Volker: Serangan Energi Rusia Tak Akan Lumpuhkan Ukraina

RM.id  Rakyat Merdeka - Analis geopolitik dan keamanan regional sekaligus mantan utusan khusus Amerika Serikat untuk Ukraina, Kurt Volker, menilai peningkatan serangan Rusia ke infrastruktur energi Ukraina sebagai upaya sistematis menekan Barat.

Namun, ia menegaskan strategi tersebut tidak akan berhasil mematahkan ketahanan Ukraina.

“Rakyat Ukraina mempertahankan wilayah, rumah dan keluarga mereka. Mereka tidak akan menyerah dan tidak akan pergi begitu saja,” kata Volker, kepada wartawan di Munich Security Conference, Jerman, Senin (16/2/2026).

Menurut Volker, serangan ke fasilitas energi dan kota besar dirancang untuk menghancurkan moral sipil. Rusia, kata dia, berharap krisis kemanusiaan memicu tekanan internasional agar Kyiv menerima kompromi teritorial.

Baca juga : Nutella Ajak Keluarga Indonesia Rayakan Ramadan Bersama

Ia menilai langkah tersebut justru mencerminkan lemahnya posisi militer Rusia di garis depan. Dalam tiga tahun terakhir, garis pertempuran relatif stagnan. Rusia disebut kehilangan ribuan tentara tanpa kemajuan signifikan.

“Rusia tidak mampu membuat kemajuan berarti,” ujarnya.

Terkait diplomasi pada 2026, Volker pesimistis terhadap peluang perjanjian damai formal. Ia menyebut Presiden Rusia, Vladimir Putin, tidak mengakui Ukraina sebagai negara berdaulat.

“Putin tidak melihat Ukraina sebagai negara berdaulat dan tidak memandang Presiden Volodymyr Zelenskyy sebagai pemimpin setara. Karena itu, ia tidak akan menandatangani perjanjian damai yang sejati,” ucapnya.

Baca juga : PLN Dan BIB Sinergi Wujudkan Tambang Ramah Lingkungan

Volker memandang opsi yang lebih realistis adalah mendorong gencatan senjata. Caranya dengan memperketat sanksi ekonomi terhadap Moskow dan memastikan pasokan senjata serta amunisi untuk Ukraina tetap stabil, termasuk kemampuan jarak jauh untuk mencegah serangan lanjutan.

Ia mengakui tekanan internasional saat ini belum cukup kuat menghentikan agresi Rusia. Namun, peningkatan tekanan secara signifikan diyakini dapat membuka peluang gencatan senjata.

Menanggapi isu legitimasi politik, Volker menegaskan Ukraina tetap negara demokrasi sejak merdeka pada 1991. Penundaan pemilu, katanya, sesuai konstitusi yang melarang pemungutan suara dalam kondisi darurat militer.

Ia menyoroti jutaan warga yang berada di luar negeri, tentara di garis depan, hingga risiko tempat pemungutan suara menjadi target serangan.

Baca juga : Perkuat Kemitraan, IHH Healthcare Malaysia Tingkatkan Layanan untuk Pasien

Meski begitu, hasil jajak pendapat menunjukkan 60–70 persen warga mendukung Zelenskyy tetap menjabat hingga perang berakhir. Tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan saat ini disebut tetap tinggi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.