Palestina Buka Kantor Penghubung Dengan Board of Peace, Siap Koordinasi Gaza

RM.id  Rakyat Merdeka - Otoritas Palestina mengonfirmasi telah membentuk kantor penghubung (liaison office) guna memfasilitasi koordinasi dan komunikasi dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace). Melalui pembentukan kantor tersebut, Otoritas Palestina menegaskan kesiapan untuk menjalankan tugas-tugas di Jalur Gaza.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden Palestina Hussein Al-Sheikh dalam surat yang dikirimkan kepada Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza, Nickolay Mladenov, seperti dikutip dari kantor berita Palestina WAFA, Kamis (26/2/2026).

Dalam surat tersebut, Al-Sheikh menyebutkan bahwa kantor penghubung itu dipimpin Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa. Pembukaan kantor ini juga merupakan bagian dari komitmen Palestina untuk mendorong terwujudnya masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina.

Baca juga : Menlu Sugiono: Palestina Sudah Paham Peran RI Di ISF Gaza

Al-Sheikh juga menegaskan bahwa seluruh komunikasi yang dilakukan dengan perwakilan Board of Peace berlangsung dalam kerangka mendukung jalur politik yang dipimpin Presiden AS Donald Trump guna memastikan stabilitas dan perdamaian di Palestina.

"Kantor ini sudah siap untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kantor Anda (Kantor Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza)," ujar Al-Sheikh kepada Mladenov dalam surat tersebut.

Dalam surat itu, Al-Sheikh juga menyatakan bahwa Otoritas Palestina menyambut baik Rencana Perdamaian 20 Poin yang diusulkan Presiden Trump, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803, pembentukan kantor Perwakilan Tinggi Board of Peace, serta pembentukan Komite Nasional untuk Pemerintahan Gaza.

Baca juga : Prabowo di Forum Board of Peace: RI Siap Kirim 8.000 Pasukan Perdamaian ke Gaza

Menurutnya, langkah-langkah tersebut merupakan transisi konkret untuk mendukung stabilitas jangka panjang di Gaza dan Tepi Barat, serta upaya untuk mendukung prinsip satu sistem, satu hukum, dan satu otoritas di kedua wilayah tersebut.

"Langkah-langkah transisi itu diharapkan dapat mengurangi penderitaan rakyat Palestina sekaligus memastikan pelayanan administratif dan keamanan tetap berjalan tanpa menimbulkan dualisme hukum maupun kewenangan antara Gaza dan Tepi Barat," tandasnya.

Situasi Gaza

Situasi kemanusiaan di Jalur Gaza masih sangat buruk di tengah berlakunya gencatan senjata sejak Oktober 2025. Bahkan, 477 warga Palestina di wilayah tersebut tewas sepanjang periode tersebut.

Baca juga : Trump Puji Ketegasan Prabowo di Forum Board of Peace: Saya Tak Ingin Melawannya!

Sementara itu, otoritas kesehatan di Jalur Gaza memperkirakan bahwa sudah lebih dari 72.000 orang tewas di wilayah tersebut sejak Oktober 2023, dengan perkiraan korban luka di periode yang sama melampaui 171.000 orang.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.