Harga Minyak Dunia Terkerek, Kita Bakal Kena Dampaknya

RM.id  Rakyat Merdeka - Perang Israel yang didukung Amerika Serikat (AS) dengan Iran akan mengerek harga minyak dunia. Krisis energi pun di depan mata, jika Iran menutup Selat Hormuz. Indonesia sebagai negara pengimpor minyak bakal kena dampaknya.

“Dampaknya pada harga minyak,” ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana saat dihubungi, Sabtu (28/2/2026).

Karena itu, dia meminta, pemerintah perlu segera mengambil sikap politik yang tegas. Menurutnya, Indonesia harus mengutuk serangan Israel yang dinilai memulai perang dengan Iran.

“Hal itu tidak sesuai dengan Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB yang mengatur bahwa setiap negara wajib menahan diri dari penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial negara lain,” ujarnya.

Selain itu, Indonesia juga dapat meminta AS menahan diri dari keterlibatan dalam serangan tersebut. Bahkan, pemerintah dinilai perlu mendorong Dewan Keamanan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) segera menggelar sidang darurat.

Baca juga : BAZNAS Bangun Hunian Tetap Bagi Penyintas Bencana Di Tapanuli Selatan

Hikmahanto menambahkan, Presiden Prabowo Subianto dapat menginisiasi draf resolusi Majelis Umum PBB untuk mengutuk tindakan Israel. Indonesia juga dapat memaksimalkan peran Board of Peace (BoP).

Senada dikatakan, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah. Dia mengatakan, Indonesia harus menyatakan sikap netral secara tegas. Artinya, Indonesia tidak terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung pihak mana pun yang bertikai.

Menurutnya, sikap tersebut juga perlu ditegaskan kepada para sekutu masing-masing negara yang berkonflik, baik di kawasan Indo-Pasifik maupun di belahan dunia lainnya.

Rezasyah juga meminta pemerintah memperketat pengawasan wilayah udara, darat, dan laut Indonesia. “Agar tidak disusupi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik maupun mitra mereka,” ujarnya.

Ia menilai, Indonesia dapat menggalang solidaritas internasional untuk mendorong sidang istimewa Dewan Keamanan PBB. Pasalnya, salah satu anggota tetap DK PBB merupakan pihak yang terlibat konflik, sehingga berpotensi memperumit proses perdamaian.

Selain itu, Indonesia perlu memperkuat langkah antisipatif dalam kerangka Kewaspadaan Nasional. Tujuannya untuk mencegah perang opini, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat memecah belah masyarakat dalam menyikapi konflik tersebut.

Baca juga : Cek Huntara Tapteng Dan Serahkan Bantuan, Mbak Titiek Puji Kesigapan Polri

Sebagai bagian dari mitigasi, Rezasyah menyarankan percepatan penguatan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Langkah ini dinilai penting untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan sumber daya manusia dari potensi infiltrasi pihak asing.

“Tujuannya agar Indonesia tidak menjadi target baru akibat dianggap tidak konsisten dalam menjalankan kebijakan luar negeri,” kata Rezasyah.

Dari sisi ekonomi, pemerintah juga diminta meningkatkan pengawasan terhadap sektor keuangan dan sumber daya alam. Hal itu penting agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi global untuk mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

“Indonesia perlu melakukan pengetatan penggunaan keuangan negara dan aktivitas ekonomi nasional, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan kelangkaan pangan dan air,” tambahnya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, dampak ekonomi perang tersebut bisa cukup berat bagi Indonesia. Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia berpotensi menghadapi lonjakan subsidi energi apabila harga minyak mentah menembus 100 dolar AS per barel akibat perang di Iran.

Apalagi, jika Iran sampai menutup Selat Hormuz akan menyebabkan harga minyak makin meroket. Krisis energi pun akan terjadi.

Baca juga : Pramono Pastikan Stok Pangan Aman dan Harga Pangan Terkendali Jelang Ramadan

Kenaikan harga minyak dapat memicu lonjakan harga BBM, pelemahan nilai tukar rupiah, serta penundaan investasi. Dalam skenario terburuk, kondisi tersebut dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar.

Bhima memperkirakan Bank Indonesia (BI) kemungkinan harus menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas rupiah. Namun, kebijakan itu berisiko meningkatkan kredit macet dan menekan likuiditas perbankan.

“BI dan pemerintah perlu menyiapkan mitigasi dampak konflik Iran, termasuk melakukan stress test terhadap indikator makroekonomi Indonesia, terutama terkait transmisi pelemahan nilai tukar,” pungkasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data OPEC, saat ini, Iran memproduksi sekitar 3,1 juta barel per hari. Iran juga memiliki cadangan minyak mentah terbesar ketiga di dunia. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.