Harga Minyak, Inflasi Dan Nilai Rupiah Stabil

RM.id  Rakyat Merdeka - Konflik Amerika Serikat (AS) dan Venezuela dinilai tidak berdampak pada ekonomi Indonesia. Pemerintah memastikan harga minyak, inflasi, dan rupiah stabil.

Pada awal Januari 2026, harga minyak dunia masih bergerak stabil di kisaran 63 dolar AS per barel. Kondisi itu belum memicu tekanan terhadap inflasi, subsidi energi, maupun pasar keuangan di dalam negeri.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak global sebagai indikator utama dampak konflik kedua negara tersebut.

“Yang utama tentu berpengaruh ke harga minyak. Namun, beberapa hari ini tidak ada perubahan,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/1/2026).

Baca juga : DPP Keluarkan SK Kepengurusan, Gonjang Ganjing Golkar Jambi Sudah Berakhir

Mantan Menteri Perindustrian itu mengatakan, hingga kini Pemerintah belum melihat kebutuhan untuk merumuskan kebijakan khusus dalam merespons situasi tersebut. Meski demikian, langkah antisipatif tetap disiapkan apabila konflik kian meningkat dan berujung pada lonjakan harga energi dunia.

“Kami antisipasi berbagai kemungkinan. Tapi sampai sekarang dampaknya masih terbatas,” katanya.

Menurut Airlangga, ketegangan antara AS dan Venezuela merupakan konflik geopolitik yang telah berlangsung lama. Terutama sejak nasionalisasi aset asing pada era Presiden Hugo Chavez.

Namun, dia menegaskan dinamika tersebut tidak berkaitan langsung dengan kepentingan kawasan Asia Tenggara.

Baca juga : Rumuskan Empat Isu Strategis, GKSR Bukan Koalisi Hanya Kerja Sama Saja

“Itu wilayah backyard Amerika dan persoalannya panjang. Jadi tidak berkaitan dengan kepentingan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations),” ucap Airlangga.

Di tengah perkembangan geopolitik tersebut, Pemerintah memastikan proses penyelesaian negosiasi tarif dagang resiprokal Indonesia–AS tetap berjalan.

Airlangga mengungkapkan, Pemerintah akan mengirim tim ke Washington pada Senin 12 Januari 2026, untuk melakukan legal drafting.

“Isu-isu utama sudah terselesaikan. Tim akan berangkat untuk legal drafting selama lima sampai tujuh hari,” kata Airlangga.

Baca juga : Pegawai Pajak Di-OTT KPK, Menkeu Tak Akan Intervensi

Dia menjelaskan, penandatanganan kesepakatan baru akan dilakukan setelah proses legal drafting rampung dan direncanakan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto.

Adapun pembahasan mengenai rencana impor komoditas dari AS, akan dilakukan setelah penandatanganan perjanjian tarif dagang tersebut.

Senada, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai, eskalasi konflik AS dan Venezuela tidak serta-merta berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.