Kuba Minta Blokade BBM Dan Sanksi Ekonomi Dicabut

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Kuba menolak tawaran bantuan kemanusiaan sebesar 100 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,7 triliun dari Amerika Serikat (AS). Havana menilai, bantuan tersebut sarat kepentingan politik dan berpotensi mengganggu kedaulatan negara.

Bantuan jumbo dari Pemerintah AS itu memang menggiurkan di tengah krisis ekonomi dan energi serta pemadaman listrik besar-besaran yang sedang dihadapi Kuba. Namun, tawaran tersebut datang dengan syarat. Pemerintah Kuba diminta mengikuti kebijakan yang akan diterapkan Washington di Havana.

Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel Bermudez menegaskan, negaranya tidak akan tergiur dengan tawaran tersebut. Menurutnya, Kuba selama ini menghadapi tekanan dari AS dan akan tetap mempertahankan kedaulatan negaranya.

“Negara kami bukan ancaman yang perlu diawasi ketat. Justru kami harus teguh mempertahankan keutuhan negara dari pihak asing,” tegas Bermudez dikutip dari media Rusia, RT, Rabu (13/5/2026).

Bermudez juga menilai, kondisi krisis energi yang melanda Kuba merupakan dampak dari blokade energi dan tekanan ekonomi yang dilakukan AS terhadap negaranya.

“Makin buruknya situasi di sini adalah hasil blokade energi dan ancaman tarif tidak rasional terhadap negara lain yang memasok bahan bakar kepada kami,” tulis Bermudez di platform X, Rabu (13/5/2026).

Baca juga : Alyssa Daguise, Sebel Anak Jadi Bahan Candaan

Saat ini, Kuba tengah menghadapi krisis energi serius. Data yang dikutip dari APNews, Selasa (12/5/2026), menunjukkan sekitar 65 persen wilayah Kuba mengalami pemadaman listrik serempak akibat kekurangan pasokan energi.

Ini bukan pertama kali Kuba menolak bantuan serupa dari AS. Washington kemudian menuding Pemerintah Kuba sengaja menyengsarakan rakyatnya dengan menolak bantuan tersebut.

“Keputusan berada di tangan rezim Kuba, menerima tawaran bantuan kami atau menolak penyelamatan jiwa yang kritis dan pada akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat Kuba karena menghalangi bantuan penting ini,” ujar Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dikutip Reuters, Rabu (13/5/2026).

Departemen Luar Negeri AS mengatakan, bantuan itu tidak hanya berbentuk bantuan kemanusiaan langsung. Tapi juga mencakup pendanaan akses internet yang diklaim dapat memperluas akses informasi di Kuba.

Rubio menegaskan, Washington tengah berupaya mendorong reformasi di negara tersebut.

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodríguez Parrilla menepis narasi yang disampaikan Washington. Dia mempertanyakan motif di balik tawaran bantuan tersebut.

Baca juga : Dudung Sidak Ke SPPG, Laporan Keracunan MBG Jangan Dianggap Sepele

“Apakah ini donasi, penipuan, atau kesepakatan kotor untuk membatasi kedaulatan kami? Bukankah lebih mudah mencabut blokade bahan bakar?” ujar Rodriguez.

Krisis ekonomi Kuba makin memburuk sejak Januari lalu setelah AS menggulingkan Pemimpin Venezuela Nicolás Maduro. Selama ini, Venezuela memasok hampir separuh kebutuhan bahan bakar Kuba.

Sejak saat itu, pasokan energi ke Kuba tersendat. Hanya satu kapal tanker Rusia yang berhasil mencapai negara tersebut untuk mengirimkan minyak.

Di tengah tekanan ekonomi itu, Rubio aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah elite Kuba untuk mendorong perubahan politik di negara tersebut.

Rubio dikenal sebagai politikus keturunan Kuba-Amerika yang selama ini vokal menentang sistem komunis warisan Fidel Castro.

Presiden AS Donald Trump juga beberapa kali melontarkan pernyataan soal Kuba. Pemerintahannya bahkan memperluas sanksi terhadap Havana. Termasuk menjatuhkan sanksi kepada konglomerat militer Kuba yang mengendalikan hampir 40 persen perekonomian negara itu.

Baca juga : Rupiah Anjlok Ke 17.500 Per Dolar, Purbaya Segera Bantu BI Stabilkan Rupiah

Washington juga mengancam bank asing yang tetap bertransaksi dengan entitas yang masuk daftar hitam AS.

Meski tekanan terus meningkat, Pemerintah AS sebelumnya telah menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar 6 juta dolar AS atau sekitar Rp 104 miliar untuk Kuba melalui lembaga amal Gereja Katolik yang selama ini menjadi penghubung kedua negara. DAY

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 14, edisi Jumat, 15 Mei 2026 dengan judul "Tolak Bantuan AS Meski Sedang Krisis Energi Kuba Minta Blokade BBM Dan Sanksi Ekonomi Dicabut"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.