Kemerdekaan Palestina Tidak Bergantung Israel

RM.id  Rakyat Merdeka - Jalan menuju kemerdekaan Palestina tidak boleh terus bergantung pada persetujuan Israel. Penegasan itu disampaikan Menteri Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Negara Palestina Varsen Aghabekian Shahin dalam diskusi virtual Global Town Hall 2026 yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), di Jakarta, Sabtu (19/9/2026).

DALAM sesi bertajuk “From Aspiration to Reality: Prospects and Challenges for Palestinian Independence and Statehood”, Shahin mengatakan, implementasi Solusi Dua Negara (Two-State Solution) tidak bisa terus menunggu persetujuan Israel.

Menurutnya, konsensus internasional mengenai Solusi Dua Negara telah terbentuk sejak lama. Namun, hingga kini belum menghasilkan kemajuan konkret bagi terwujudnya Negara Palestina.

“Keberadaan Negara Palestina dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri tidak seharusnya bergantung pada keputusan Pemerintah Israel saat ini maupun Pemerintahan mendatang,” tegas Shahin.

Baca juga : Amanda Rigby Sah Jadi Istri Andre, Minta Ruang Bahagia

Dia menilai, sejumlah perkembangan diplomatik dalam beberapa waktu terakhir telah menciptakan momentum politik untuk mendorong implementasi Solusi Dua Negara. Di antaranya, Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution dan New York Declaration.

Shahin juga menyinggung rencana 20 poin Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menurutnya, menolak pemindahan penduduk dan membuka jalur politik tambahan.

Berbagai upaya tersebut, kata Shahin, harus diarahkan pada tujuan yang sama. Yakni mengakhiri konflik di Gaza, mencegah pemindahan penduduk, mengakhiri pendudukan, serta memungkinkan Palestina menjalankan kemerdekaan dan kedaulatannya secara penuh.

Shahin juga menegaskan, Gaza harus tetap menjadi bagian integral dari Negara Palestina. Dia menolak pengaturan yang memisahkan masa depan politik Gaza dari Tepi Barat. Termasuk Yerusalem Timur.

Baca juga : Nangis Teringat Penderitaan Warga Gaza, Prabowo Pekikkan Free Palestina

Palestina, lanjut Shahin, tetap memilih perjuangan melalui cara-cara damai, legitimasi internasional dan aksi multilateral.

Kepemimpinan Palestina juga terus melakukan reformasi untuk memperkuat institusi, tata kelola demokratis dan supremasi hukum.

“Reformasi tersebut merupakan tanggung jawab nasional Palestina dan tidak seharusnya dijadikan syarat bagi rakyat Palestina untuk memperoleh hak yang telah dijamin dalam hukum internasional,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, President of the U.S./Middle East Project Daniel Levy mengatakan, warga Palestina sudah bosan mendengar berbagai upaya global yang berulang kali mandek di tangan Israel dan AS.

Baca juga : Zulhas & Bahlil Takkan Nyapres

“Ditambah lagi sekarang ada Board of Peace buatan Amerika Serikat. Kenapa tidak fokus dengan tugas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibuat untuk menghindari perang dan konflik seperti ini,” ujar Levy.

President of Al Sharq Forum Wadah Khanfar menambahkan, warga Palestina bahkan mungkin sudah bosan dan trauma mendengar kata “damai”.

Menurut Khanfar, makna damai bagi Palestina kini telah terkikis. Damai seolah berarti harus berkompromi dengan Israel, memenuhi berbagai tuntutan pemerintah Tel Aviv, bahkan berisi keterasingan dari tanah sendiri.

“Semua atas nama damai,” ketusnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.