BKSAP DPR Dalami Manfaat Perjanjian Dagang Internasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Ravindra Airlangga mengingatkan agar perjanjian perdagangan internasional tidak hanya diukur dari pembukaan akses pasar. Keberhasilannya perlu dilihat dari manfaat nyata bagi perekonomian nasional berupa nilai tambah, lapangan kerja, investasi produktif, hingga ketahanan ekonomi dalam negeri.

Ravindra bilang, karakter perjanjian perdagangan saat ini makin kompleks dan tidak lagi sekadar mengatur ekspor, impor, serta penurunan tarif. Aturannya juga menyentuh industri dan hilirisasi, ketenagakerjaan, investasi, ketahanan pangan, ekonomi digital dan data, sampai lingkungan serta ekonomi hijau yang harus menghasilkan nilai tambah.

Karenanya, Panitia Kerja Diplomasi Parlemen dalam Perjanjian Perdagangan Internasional (Panja DP3I) dibentuk untuk memperdalam pemahaman DPR atas peluang dan tantangan perjanjian perdagangan internasional. “Kajian itu meliputi dampak terhadap sektor domestik, tingkat kesiapan industri, dan kepentingan nasional yang wajib diperjuangkan dalam hubungan dagang,” katanya, Jumat (18/9/2026).

Baca juga : Aura Kasih, ‘No’ Untuk Cowok Agresif Dan Posesif

DPR, kata Ravindra, perlu melihat perjanjian perdagangan sebagai siklus utuh mulai dari penetapan mandat, perundingan, ratifikasi, implementasi, hingga evaluasi. Penilaian tidak berhenti pada persetujuan saja. Melainkan mencakup pelaksanaan dan hasil yang dirasakan masyarakat. Termasuk siapa yang memperoleh manfaat, menanggung biaya penyesuaian, dan mampu memakai fasilitas perjanjian.

Menurutnya, manfaat perjanjian perdagangan tidak otomatis dirasakan merata oleh semua pihak, sehingga dampaknya harus dicermati menyeluruh. Sorotan diarahkan pada industri, tenaga kerja, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), petani, konsumen, dan daerah. Termasuk sejauh mana pelaku usaha bisa memanfaatkan akses pasar serta tarif preferensial yang tersedia.

Panja DP3I, sambungnya, membutuhkan masukan akademik untuk mengukur manfaat, biaya, risiko, dan dampak sektoral perjanjian perdagangan secara objektif dan terukur. “Perspektif akademisi dipakai untuk menguji berbagai opsi kebijakan dan merumuskan langkah penyesuaian yang selaras dengan kondisi ekonomi nasional serta kebutuhan industri domestik,” jelasnya.

Baca juga : Pastikan Kabinet Terus Bekerja, Prabowo: Kita Dituduh Kurang Komunikasi

Ketua BKSAP DPR Syahrul Aidi Mazaat menambahkan, penguatan diplomasi ekonomi wajib jadi perhatian utama dalam pembahasan Panja DP3I. Diplomasi itu diarahkan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk masyarakat. Terutama hasil pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

Indonesia diketahui memiliki beragam komoditas pertanian dan hasil produksi daerah yang sangat berpotensi untuk dipasarkan ke luar negeri. Saat ini potensi itu masih memerlukan dukungan strategi, pemetaan pasar, dan penguatan jejaring perdagangan agar produk masyarakat mampu bersaing dengan produk dari negara lain di pasar internasional.

Karena itu, diplomasi ekonomi wajib membuka pasar bagi produk masyarakat agar tidak timpang. Jangan sampai Indonesia hanya jadi pasar bagi produk negara lain. “Sementara produk pertanian dan hasil produksi masyarakat sendiri justru sulit menembus pasar internasional yang kompetitif secara luas dan berkelanjutan,” ujarnya.

Baca juga : Keluarga 5 Jurnalis Sudah Ikhlas, Tapi Tetap Ikhtiar

Dia mencontohkan, produk dari negara seperti Thailand, Vietnam, dan China lebih banyak ditemukan di pasar Eropa karena kapasitas produksi serta strategi pemasaran yang kuat. Indonesia perlu membangun strategi serupa dengan menyesuaikan potensi komoditas dan kebutuhan pelaku usaha di daerah agar lebih kompetitif.

Syahrul menegaskan, capaian ekspor tidak semestinya hanya diukur dari tingginya nilai perdagangan berbasis produk industri semata. Karena manfaat ekspor yang sebenarnya akan lebih terasa bagi masyarakat jika turut ditopang produk pertanian, UMKM, dan komoditas yang diproduksi langsung oleh masyarakat di berbagai daerah. PYB

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Senin, 21 September 2026 dengan judul "Bentuk Panja DP3I BKSAP DPR Dalami Manfaat Perjanjian Dagang Internasional"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.