Menlu Singapura Temui Menlu RI

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura Vivian Balakrishnan datang ke Jakarta menemui Menlu RI Arrmanatha Nasir, Selasa (27/10/2026). Pertemuan itu jadi sorotan karena dilakukan di tengah panasnya hubungan Indonesia-Singapura akibat isu kebakaran hutan lahan (karhutla) dan pengurangan ekspor gas. 

Vivian tiba di Gedung Pancasila, Kantor Kementerian Luar Negeri RI, sekitar pukul 15.30 WIB. Ia disambut langsung oleh Arrmanatha, yang akrab disapa Tata. Keduanya kemudian menandatangani buku tamu, bersalaman, dan berfoto bersama sebelum menggelar pertemuan tertutup. 

Usai pertemuan, keduanya menyampaikan keterangan pers bersama. Tata mengatakan, salah satu isu yang dibahas adalah karhutla. Ia menegaskan, Pemerintah Indonesia serius menangani kebakaran yang dampaknya juga dikhawatirkan negara-negara tetangga.

"Saya perjelas, korban-korban pertama dari kebakaran ini adalah warga Indonesia. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto menjadikan penanganan karhutla sebagai prioritas nasional. Dan, saya sudah menjelaskan ini kepada Menteri Vivian," ujar Tata.

Ia menjelaskan, pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memadamkan kebakaran. Upaya tersebut meliputi pemadaman melalui udara atau water bombing, penggunaan bahan untuk modifikasi cuaca, hingga pengerahan puluhan ribu personel.

"Tapi, lagi-lagi alam lah yang menentukan apakah usaha kita bisa berhasil. Kami berusaha melindungi warga kami, juga melindungi negara tetangga kami di kawasan. Kami mengerti kecemasan dari negara-negara tetangga dan mengapresiasi setiap tawaran bantuan yang kami terima," ucapnya.

Vivian merespons persoalan karhutla menggunakan bahasa Indonesia. Ia menilai, fenomena El Nino memang terjadi secara alami, tetapi kebakaran hutan dan lahan juga dipicu tindakan manusia.

Baca juga : Menlu Singapura Akui Komitmen Tegas Prabowo Soal Karhutla

"El Nino adalah fenomena yang semula jadi [alami]. Kebakaran hutan dan lahan disebabkan aksi manusia," ujar Vivian.

Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan kolaborasi kedua negara. Ia berharap Indonesia dan Singapura tetap solid menghadapi tantangan yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat di kawasan.

"Jadi, kita ada tanggung jawab untuk menyelamatkan kesehatan semua orang, semua warga negara Indonesia dan Singapura," tegasnya.

Vivian juga mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia dan Presiden Prabowo dalam menangani karhutla. Ia menegaskan, Indonesia dan Singapura merupakan dua negara tetangga yang telah lama menjalin hubungan. Hubungan itu, kata dia, dibangun atas dasar kepercayaan, saling menghormati, dan kerja sama yang saling menguntungkan.

Vivian mengakui, perbedaan pendapat terkadang muncul dalam hubungan bertetangga. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kedua negara memahami perbedaan dan mencari jalan keluar bersama.

"Namun, yang paling penting adalah bagaimana kita pahami perbedaan dan atasi tantangan bersama. Seperti peribahasa Indonesia berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Singapura yakin terhadap masa depan Indonesia, kami ingin Indonesia maju," katanya.

Pakar hubungan internasional Teuku Rezasyah menilai, kedua Menlu sudah seharusnya membahas persoalan bilateral secara beradab dan bertanggung jawab. Menurutnya, solidaritas ASEAN ikut dipertaruhkan apabila persoalan antartetangga tidak diselesaikan melalui dialog.

Baca juga : Menhut: Presiden Prabowo Salurkan Banpres Rp 125 Miliar untuk Karhutla Jambi

Ia mengatakan, Indonesia dan Singapura sebagai negara pendiri ASEAN perlu segera mencari jalan keluar. Penanganan dampak karhutla, misalnya, dapat mengacu pada mekanisme ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) dan Piagam ASEAN.

Terkait dugaan campur tangan Singapura dalam polemik pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI), Rezasyah meminta para pemangku kebijakan Indonesia bersikap tegas.

"Sudah tiba saatnya RI mempertimbangkan menarik diri dari MSCI, dan beralih ke Bloomberg Index Services maupun S&P Dow Jones Indices," pesannya saat dihubungi Rakyat Merdeka.

Diketahui, saat ini hubungan Indonesia-Singapura disebut sedang panas-dingin. Selain persoalan asap Karhutla, hubungan kedua negara juga diwarnai polemik pengurangan ekspor gas Indonesia ke Singapura. 

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto sebelumnya mengatakan, pengurangan pasokan gas dimulai pada Sabtu (24/10/2026). Pengurangan tersebut mencakup gas dari Natuna sebesar 15 BBTUD dan dari Sumatera sebesar 16 BBTUD.

Merespons hal itu, Otoritas Pasar Energi Singapura (Energy Market Authority/EMA) menyatakan, pengurangan tersebut tidak mencapai 2 persen dari total kebutuhan gas harian Singapura. Karena itu, dampaknya terhadap pasokan energi negara tersebut dinilai relatif kecil.

Namun, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong meminta semua pihak tetap menjalankan bisnis sesuai kontrak yang berlaku. Ia menyebut, importir gas Singapura akan mengambil langkah untuk melindungi hak dan kepentingannya.

Baca juga : Karhutla Jambi Membaik, Menhut Optimalkan Pembasahan hingga 2 November

"Kemarin, Indonesia mengumumkan pemangkasan ekspor gasnya ke Singapura. Pasokan gas tersebut dilindungi oleh kontrak komersial. Kami berharap semua pihak menepati komitmen mereka," ujar Wong, dikutip dari CNA, Minggu (25/10/2026).

Pernyataan Wong tersebut mendapat respons dari Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ia menjelaskan, total ekspor gas Indonesia melalui pipa ke Singapura mencapai 409,5 MMSCFD. Sementara pengurangannya sebesar 31 MMSCFD, terdiri atas 15 MMSCFD dari Natuna dan 16 MMSCFD dari Sumatera.

Bahlil menegaskan, pengurangan pasokan tersebut tidak melanggar kontrak karena masih berada di bawah batas minimum yang ditetapkan. "Jadi sekalipun ada pemotongan, tapi tidak ada pelanggaran kontrak, karena masih di bawah batas minimum," tegas Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Bahlil menyebut, kontrak ekspor gas memiliki batas minimum tertentu. Namun, ia tidak merinci angka batas minimum yang dimaksud. "Batas kontrak minimum kita sekitar 91-92. Kita baru 8 persen, kecuali kita potong 10 persen, baru melanggar kontrak," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.