Dark/Light Mode

Ditjen Keuda Kemendagri Dorong Pemda Maluku Optimalkan PAD

Kamis, 14 Agustus 2025 16:25 WIB
Rapat Koordinasi (Rakor) Kemendagri dengan Pemerintah Kabupaten Kota se- Provinsi Maluku, Rabu (13/8/2025). (Foto : Ist)
Rapat Koordinasi (Rakor) Kemendagri dengan Pemerintah Kabupaten Kota se- Provinsi Maluku, Rabu (13/8/2025). (Foto : Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) berharap pemerintah daerah di Provinsi Maluku untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Langkah ini dapat dilakukan melalui pemberian kemudahan dalam perizinan usaha. Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.

Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemerintah Kabupaten Kota se- Provinsi Maluku.

Rakor bertujuan mendorong optimalisasi pendapatan daerah bertajuk ‘Strategi dan Sinergi dalam Era Baru Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah’ yang berlangsung secara hybrid dari Swiss Belhotel Ambon, Maluku, Rabu (13/8/2025). 

Baca juga : Kementan Dorong Pertanian Modern Lewat Inovasi Mekanisasi

Maurits menjelaskan Kemendagri membagi daerah dalam tiga kategori berdasarkan kapasitas fiskal, yakni daerah dengan fiskal kuat, sedang, dan lemah.

Daerah dengan kapasitas fiskal kuat ditandai dengan jumlah PAD yang lebih tinggi dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat.

Sementara daerah dengan fiskal sedang memiliki proporsi PAD dan transfer pusat yang relatif seimbang. Adapun daerah dengan kapasitas fiskal lemah sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.

“Berdasarkan data per 8 Agustus 2025, PAD Provinsi Maluku berada pada angka 26,88 persen. 73,12 persen tergantung pada pemerintah pusat,” jelas Maurits.

Baca juga : Rencanakan Keuangan Keluarga Dengan Matang, Ini Yang Perlu Disiapkan

Ia juga menekankan pentingnya soliditas antar pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini, integritas dan efisiensi pengelolaan anggaran harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah, menurut Maurits,  dapat dilakukan dengan pertama regulasi yang meliputi Perda, Perkada dilanjutkan penyusunan SOP, Peta Jalan dan Program Kerja.

Kedua, Komitmen yang konsisten dalam hal ini Pemda harus menciptkan dan membentuk komitmen yang sama dengan seluruh Stake Holder terkait, baik Pemda, DPRD, Forkopimda dan Masyarakat.

Ketiga, Koordinasi, Kolaborasi dan sinergi antar pemda dan juga pemda dengan Provinsi bahkan dengan instansi terkait.

Baca juga : Kemendagri Dorong Pemprov Papua Tengah Tingkatkan Penyerapan APBD TA 2025

Keempat, meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berbasis Digital dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pelayana masyarakat.

"Kelima, lengkapi sarana dan prasarana secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Keenam, lakukan sosialisasi dan edukasi terkait seluruh kebijakan baik kepada pegawai pemda maupun masyarakat seluruhnya,” tegas Maurits

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.