Mendes PDTT: Wajib Dapat BLT

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta Kepala Desa (Kades) dan relawan desa lawan Covid-19 untuk terus memantau warga yang terdampak pandemi Covid-19, baik secara kesehatan maupun ekonomi.

Untuk warga desa yang terdampak secara ekonomi, harus mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

“Jangan sampai ada warga desa yang terdampak, baik dari sisi ekonomi dan kesehatan yang tidak tertangani,” ujar Halim, saat menjadi narasumber pada Rapat Virtual terkait Percepatan Realisasi Bantuan Sosial Provinsi Jawa Timur, Kamis (22/7).

Dia mengatakan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan berbagai relaksasi untuk mempermudah dan mempercepat proses penyaluran BLT Dana Desa. Menurutnya, relaksasi tersebut memungkin BLT Dana Desa diberikan secara rapel.

Baca juga : Kemendes PDTT Pantau Penyaluran BLT DD Di Kabupaten Sukabumi

Halim berharap, Pemerintah Daerah (Pemda) dapat membantu percepatan penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat.

“Kemarin-kemarin BLT dana desa hanya bisa disalurkan tiap bulan. Hari ini sudah lebih disederhanakan lagi dan bisa dirapel, sehingga bisa tiga bulan langsung (dicairkan), untuk kemudian diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat),” terang pria yang akrab disapa Gus Halim ini.

Ditambahkannya, data KPM BLT Dana Desa tahun ini merujuk pada data KPM BLT Dana Desa tahun lalu, yang sudah melalui verifikasi ulang. Meski demikian, data KPM tersebut bisa saja berubah sesuai dengan kondisi ekonomi warga di masing-masing desa.

Dia mencontohkan, misalnya seseorang yang kehilangan mata pencaharian karena sekarang tidak bisa membuka warung, masuk sebagai KPM. Nah ketika sudah bisa buka warung lagi dan mata pencahariannya kembali, bisa saja dikeluarkan dari KPM.

Baca juga : Mantapkan Zona Integritas, Biro Humas Kemendes PDTT Menuju Wilayah Bebas Korupsi

“Data penerima BLT Dana Desa sangat fleksibel. Hari ini bisa saja berkurang, bulan depan bisa saja bertambah karena situasi yang mengharuskan," terang Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Gus Halim menerangkan, BLT Dana Desa diprioritaskan untuk warga desa yang kehilangan mata pencaharian dan belum mendapatkan jaring pengaman sosial lainnya.

Pendataan KPM BLT Dana Desa dilakukan relawan desa lawan Covid-19 berbasis RT, yang kemudian diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes). “Yang penting pendataannya betul dan diputuskan di Musyawarah Desa,” terang mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus Halim mengatakan, dana desa yang bersumber dari APBN tersebut saat ini fokus pada tiga hal, yakni BLT Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan program Desa Aman Covid-19.

Baca juga : Jaga Prokes Selama Idul Adha, Gus Halim Apresiasi Pendamping Desa

Adapun target utama dari tiga program tersebut adalah untuk meningkatkan kesehatan dan daya beli masyarakat di desa. "Program lain kita pikirkan berikutnya, yang penting sekarang kita fokus dulu untuk itu," tandasnya. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.