Kemendes PDTT Salurkan BLT Dana Desa Rp 5,9 Triliun

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan percepatan proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Apalagi, di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini.

Halim mengaku sudah mengirimkan surat resmi kepada Kepala Desa melalui Bupati yang isinya berupa instruksi untuk melakukan pendataan.

Hasilnya kemudian dibawa ke Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Penambahan dan pengurangan KPM bisa sewaktu-waktu dilakukan oleh desa. Olehnya kami instruksikan kepada Kepala Desa untuk terus pantau kondisi warganya di era PPKM Darurat ini," ujar Halim Iskandar, dalam keterangan yang diterima RM.id, Sabtu (17/7).

Data terbaru, hingga 15 Juli total penyaluran BLT Dana Desa mencapai Rp 5,9 triliun dengan total penerima di Bulan Januari 5.145.675 KPM. Kemudian di bulan Juli ada 291.471 KPM dan terus dilakukan pemantauan.

Baca juga : Gus Halim Ulang Tahun, Netizen Ramai-Ramai Layangkan Doa dan Harapan

Saat ini ada relaksasi di masa PPKM Darurat hingga dimungkinkan penerimaan rapelan BLT sesuai dengan kondisi penyaluran Dana Desa.

"Hingga 15 Juli, total tahap pertama Januari hingga Juni 2021, Dana Desa sudah disalurkan Rp 29,442 triliun ke 70.083 desa dari 74.961 desa," tutur mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Sedangkan tahap II, Juli hingga Desember 2021, sudah disalurkan ke 13.509 desa dengan total dana Rp 3,775 triliun.

Halim Iskandar menilai, saat ini penyaluran BLT Dana Desa sudah cukup efektif, apalagi dilakukan relaksasi di era PPKM Darurat. Ukuran efektivitas, kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini, adalah kesesuaian dengan regulasi yang disusun.

Ada tiga Kementerian yang terlibat dalam Dana Desa yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkaitan kebijakan penyaluran dari Rekening Kas Negara hingga ke Rekening Kas Desa.

Baca juga : Tangani Covid, 92 Persen Dana Desa Dicairkan

Kemudian Kemendes berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan administrasi akuntabilitas pelaporan keuangan."Jika diukur dengan regulasi maka ini sudah sangat efektif," beber Halim Iskandar.

Gus Halim, sapaan akrabnya juga menjelaskan soal pengawasan penyaluran BLT Dana Desa. Dimulai dengan pendataan di tingkat RT yang dilakukan tiga orang Relawan Desa Lawan Covid-19, dan selanjutnya dibawa ke Musdesus untuk penetapan KPM.

Hasilnya kemudian dilakukan diumumkan di ruang publik sehingga seluruh warga sesa bisa melakukan pengawasan.

"Bentuk pengawasan yang kedua dilakukan oleh Inspektorat dan dilakukan pengecekan adanya overlapping antara penerima BLT, PKH, dan penerimaan Bantuan Pangan karena syarat utama KPM adalah terdampak Covid-19 dan belum menerima Jaringan Pengaman Sosial lainnya," ungkapnya.

Gus Halim menegaskan, di desa telah juga telah dibangun Posko Pelayanan untuk melaporkan segala hal yang terkait dengan BLT Dana Desa. Posko ini diminta selalu melakukan update KPM agar penyaluran BLT Dana Desa ini lebih tepat sasaran.

Baca juga : Dalam 4 Tahun, 62 Kabupaten Berhasil Lepas Status Daerah Tertinggal

"Jadi bisa saja ada perubahan data KPM. Apalagi pandemi Covid-19 masih berjalan hingga bisa saja ada penambahan," kata Gus Halim.

Dia memastikan, BLT Dana Desa cukup efektif untuk membantu masyarakat desa dan bisa juga berefek pada pemulihan ekonomi di desa. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.