Dark/Light Mode

Pemerintahan Prabowo-Gibran: Pembangunan Desa Untuk Pemerataan Ekonomi

Senin, 9 September 2024 07:54 WIB
Prof. Dr. Ermaya Suradinata
Prof. Dr. Ermaya Suradinata

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang pelantikannya tanggal 20 Oktober 2024, membawa visi yang kuat dalam upaya peme­rataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Hal ini dengan pendekatan pembangunan dari desa ke pusat sebagai salah satu strateginya.

Pendekatan ini mengacu pada gagasan pembangunan berbasis komunitas atau bottom-up ­development, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal sebagai agen peru­bahan. Prabowo dan ­Gibran mem­prioritaskan kesejah­teraan masyarakat desa, bukan seba­gai ­objek pembangunan, tetapi sebagai subjek aktif yang memiliki peran ­penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif.

Mengingat bahwa desa, yang sering dipandang sebagai unit yang terpinggirkan dalam konteks pembangunan nasional, telah lama menjadi wilayah yang kurang diperhatikan dalam distribusi sumber daya dan ­akses ­layanan publik. Lantaran kebijakan yang ber­orientasi pada kawasan perkotaan telah ­menimbulkan ketimpangan ­ekonomi yang signifikan antara desa dan kota.

Baca juga : PPI Netral Dalam Pilkada Serentak 2024

Karuan saja ketimpangan ini menghambat upaya untuk menciptakan keseimbangan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai akibat dari urbanisasi, banyak desa yang tertinggal dalam hal infrastruktur, layanan dasar, dan akses terhadap peluang ekonomi. Fenomena ini menjadikan desa sebagai pusat kemiskinan struktural yang sulit diatasi dengan kebijakan yang hanya berfokus pada kota.

Pemerintahan Prabowo-­Gibran memahami bahwa ­untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata, desa harus menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan nasional. Melalui program pem­bangunan yang mengutamakan desa, pemerintahan ini bertujuan ­untuk mengatasi ketimpangan antara desa dan kota ­dengan menyalur­kan lebih banyak ­anggaran, sumber daya, dan kebijakan yang mendukung pengembangan wilayah pedesaan.

Program-program seperti Dana Desa, yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan infrastruktur desa, akan diperkuat dengan penga­wasan yang lebih baik dan implementasi yang lebih terarah. Fokus utama dari kebijakan ini, adalah memastikan bahwa desa-desa di seluruh Indonesia dapat mengakses sumber daya yang mereka butuhkan untuk berkembang secara mandiri.

Baca juga : Pilkada Serentak 2024: Menentukan Pemimpin Pancasila Untuk Masa Depan Indonesia

Salah satu strategi inti dalam visi ini adalah penguatan ­ekonomi desa melalui alokasi ­anggaran yang signifikan, ­seperti yang sudah dilakukan dalam program Dana Desa. Di bawah kepemimpinan baru, pengelolaan dana ini akan diarahkan lebih efektif dan efisien untuk membangun infrastruktur dasar yang selama ini masih menjadi tantangan besar di banyak desa.

Infrastruktur yang memadai seperti jalan, listrik, air bersih, serta akses internet merupakan fondasi yang penting untuk membuka akses ke pasar dan teknologi. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas masyarakat desa. Maka program ini bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari upaya holistik untuk mengurangi ketergantungan masyarakat desa pada pusat ekonomi perkotaan.

Pembangunan dari desa juga memiliki potensi besar untuk memberantas kemiskinan yang selama ini menjadi masalah struktural. Kemiskinan di desa tidak hanya mencakup aspek material seperti pendapatan yang rendah, tetapi juga masalah ­akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta ­keterbatasan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.