Manajemen Pemerintahan Pusat Dan Daerah Dalam Mewujudkan Asta Cita

Prof. Dr. Ermaya Suradinata

 Sebelumnya 
Bersamaan pula sistem ­pengawasan harus diperkuat. Teori “principal-agent” mene­gaskan bahwa birokrat seba­gai agen negara berpotensi menya­lahgunakan kewe­nangan ­bila pengawasan lemah. Fakta menunjukkan 70 persen kasus korupsi yang ditangani KPK pada tahun 2022, terkait penyalahgunaan kewenangan ­birokrasi, mulai dari pengadaan barang hingga perizinan. Oleh karena itu, pengawasan internal dan eksternal harus terintegrasi, dengan memanfaatkan teknologi seperti big data analytics untuk mendeteksi penyimpangan lebih dini.

Digitalisasi birokrasi, membawa harapan karena harus dirancang inklusif. Belajar dari praktik global, Estonia menjadi contoh sukses digitali­sasi ­birokrasi. Negeri kecil itu mampu menghemat biaya setara 2 persen GDP per tahun berkat digitalisasi layanan ­publik. Kuncinya bukan sekadar teknologi, melainkan konsistensi politik, integrasi sistem, dan kepercayaan publik pada keamanan data. Indonesia dapat belajar bahwa teknologi hanyalah alat; yang menentukan adalah desain kelembagaan dan komitmen politik yang konsisten.

Baca juga : Strategi Modernisasi: Tata Kelola Manajemen Pemerintahan,Kemendagri & Pemerintahan Daerah

Semua itu, memang, kembali pada masalah mendasar: resistensi perubahan, keterbatasan kapasitas teknis, serta fragmentasi antara pemerintah pusat dan daerah. Reformasi birokrasi sering kali gagal karena tidak konsisten lintas rezim dan berhenti pada jargon politik. Padahal, birokrasi adalah urat nadi negara. Bila birokrasi tidak ditransformasikan secara serius, maka pembangunan bangsa akan terus tersandera oleh inefisiensi, korupsi, dan rendahnya legitimasi politik.

Karena itu, transformasi biro­krasi membutuhkan kepemim­pinan transformatif. Pemimpin birokrasi harus hadir bukan hanya sebagai regulator, melainkan motor penggerak yang memberi teladan integritas. Reformasi harus dijalankan secara menyeluruh dari pusat hingga daerah, dengan sistem informasi yang terhubung, pelatihan ASN yang berkelanjutan, serta digitalisasi yang inklusif. Yang tidak kalah penting, agenda ini harus mendapat dukungan politik ­lintas pemerintahan agar tidak mati di tengah jalan.

Baca juga : Mari Kita Kembali Bersama (Bagian II-Habis): RUU PIP, Jalan Pulang Ke Rumah Pancasila

Dari sinilah pula bahwa transformasi birokrasi, jadinya, adalah perjalanan panjang yang menuntut keberanian kolektif. Ia bukan hanya urusan penyederhanaan jabatan atau pengadaan aplikasi digital, melainkan perombakan paradigma dan tata kelola. Bila dijalan­kan konsisten, transformasi ini akan memperkuat daya saing ­bangsa, meningkatkan legitimasi peme­rintah, dan menghadirkan ­birokrasi yang sungguh-sungguh menjadi pelayan rakyat.

Dari itu tantangan terbesar adalah melawan resistensi diri sendiri—baik dalam lingkup individu aparatur, maupun dalam lingkup kelembagaan dan politik. Namun bila tantangan itu berhasil dilampaui, birokrasi ­Indonesia akan menemukan kembali jati dirinya: bukan sebagai beban, melainkan sebagai penggerak utama kemajuan bangsa dan Asta Cita sebagai landasan strategi modernisasi menuju Indonesia Raya 2045.

Baca juga : Mari Kita Kembali Bersama (Bagian I): Bersatu Di Dalam Rumah Pancasila

Prof. Dr. Ermaya ­Suradinata, SH, MH, MS, adalah Ketua ­Dewan ­Pembina Center for ­Geopolitics & Geostrategy Studies Indonesia (CGSI).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.