Geopolitik Dan Geostrategi Kepala Pemerintahan Daerah Dalam Tata Kelola Keuangan Daerah

Prof. Dr. Ermaya Suradinata

 Sebelumnya 
Di sisi lain, Asta Cita memperkaya makna strategis tata kelola keuangan daerah. Melalui delapan arah pembangunan nasional—kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pemerintahan bersih, kemandirian ekonomi, digitalisasi, pemerataan pembangunan, peningkatan SDM ­unggul, dan penegakan hukum yang adil—kepala daerah dituntut menata kebijakan fiskal daerah secara geostrategis. ­Anggaran tidak lagi berhenti pada fungsi administratif, melainkan menjadi sarana memperkuat daya saing lokal dan ­menutup kesenjangan antarwilayah.

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif berarti memperkuat posisi Indonesia dalam konstelasi global, menjadikan setiap daerah sebagai simpul kekuatan nasional yang ­tangguh dan mandiri. Inilah wajah geopolitik ­fiskal Indonesia: setiap kebijakan ekonomi lokal menyumbang pada stabilitas nasional dan daya tahan bangsa di tengah tekanan ekonomi dunia.

Baca juga : Lemhannas RI Terus Berkarya Membangun Revolusi Mental Kepemimpinan Pemerintahan Daerah Berjiwa Pancasila

Tata kelola keuangan daerah yang berlandaskan Pancasila dan Asta Cita, adalah instrumen pencegahan korupsi yang paling efektif. Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi bentuk pengkhianatan ideologis terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Karena itu, setiap upaya pengawasan, baik oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), DPRD, maupun partisipasi masyarakat sipil, harus ditempatkan dalam kerangka pertahanan ideologis bangsa.

Dalam bahasa geopolitik, korupsi adalah ancaman internal yang merusak ketahanan nasio­nal dari dalam. Maka, mem­bangun tata kelola keuangan yang bersih sejatinya adalah membangun benteng moral ­negara—sebuah “geostrategi etis” yang menjaga agar ke­kuasaan tidak berubah menjadi alat penghisapan. Dengan ­begitu, tata kelola keuangan daerah adalah ruang pertemuan antara ideologi, politik, dan moralitas publik. Ia menjadi ­barometer sejauh mana Panca­sila dan Asta Cita benar-benar hidup dalam sistem pemerintahan kita.

Baca juga : Membangun Dunia Kembali Di Tengah Kekosongan Moral

Kepala pemerintahan daerah yang memiliki kesadaran geopolitik dan geostrategi akan memandang setiap kebijakan fiskal sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan bangsa, bukan sekadar menyeimbangkan neraca keuangan. Ia akan menata keuangan daerah ­dengan pan­dangan jauh ke depan: bahwa ­setiap angka dalam APBD adalah cerminan nilai-nilai Panca­sila yang dijelmakan dalam angka-angka pem­bangunan, pendi­dikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, tata kelola keuangan daerah yang ber­landaskan Pancasila dan Asta Cita adalah manifestasi tertinggi dari pemerintahan yang berkeadilan, bermartabat, dan berdaulat. Ketika kepala peme­rintahan daerah menjalankan fungsi fiskalnya dengan kesa­daran ideologis, maka setiap keputusan anggaran bukan lagi sekadar tindakan administratif, melainkan pernyataan geopolitik tentang siapa kita sebagai bangsa.

Baca juga : Demokrasi Lokal Dalam Revisi UUD 1945: Wakil Kepala Pemerintahan Daerah Tak Harus Dipilih

Ini menjadi bukti kekuatan sejati, bahwa pengelolaan ­keuangan daerah yang jujur, transparan, dan berkeadilan adalah bentuk cinta tanah air yang paling nyata—karena di sanalah ideologi Pancasila tidak hanya diucapkan, tetapi di­hidupi; dan Asta Cita tidak sekadar menjadi visi pembangunan, ­melainkan strategi peradaban untuk menjaga marwah ­bangsa di tengah dunia yang terus berubah.

Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah DIRJEN SOSPOL DEPDAGRI RI 1999-2001 DAN GUBERNUR LEMHANNAS RI 2001-2005.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.