Geopolitik Dan Geostrategi Kepala Pemerintahan Daerah Dalam Tata Kelola Keuangan Daerah

Prof. Dr. Ermaya Suradinata

RM.id  Rakyat Merdeka - Tata kelola keuangan daerah pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari landasan ideolo­gis bangsa: Pancasila. Ia bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan praksis ideo­logis yang memperlihatkan bagaimana nilai-nilai luhur Panca­sila dihidupkan dalam penyelenggaraan pemerin­tahan. Setiap proses—dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penga­wasan anggaran—mewujudkan tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Sementara itu dalam konteks ini, Asta Cita memperluas cakrawala geopolitik penge­lolaan keuangan negara melalui orientasi pada ­kedaulatan pangan, energi, peme­rintahan bersih, kemandirian ekonomi, dan keadilan sosial.

Maka kepala pemerintahan daerah menjadi aktor strategis dalam mengubah setiap rupiah yang dikelola menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, dan penguatan persatuan nasional. Dalam kerangka geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan, tata kelola keuangan daerah adalah arena penting bagi ­aktualisasi sila kelima—Keadilan Sosial bagi Seluruh ­Rakyat Indonesia—yang menuntut trans­paransi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada pem­bangunan inklusif. Pengelolaan fiskal di daerah tidak semata persoalan teknis, tetapi juga bagian dari diplomasi internal untuk memperkokoh fondasi nasional dari pinggiran.

Baca juga : Lemhannas RI Terus Berkarya Membangun Revolusi Mental Kepemimpinan Pemerintahan Daerah Berjiwa Pancasila

Geopolitik Indonesia me­nem­patkan daerah bukan sekadar unit administratif, melainkan simpul-simpul strategis dalam mempertahankan ketahanan nasional. Di wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil, dan daerah sumber daya alam, bahwa ­pengelolaan keuangan daerah adalah alat pertahanan non­militer yang menopang kedaulatan ekonomi sekaligus menjaga legitimasi negara di mata rakyat.

Dari sisi geostrategi, tata kelola keuangan negara di daerah harus diarahkan untuk memperkuat daya saing wilayah ­sekaligus memperkecil kesen­jangan ­antardaerah. Kepala peme­rintahan daerah yang visio­ner mampu membaca peta ­stra­tegis pembangunan global dan mengait­kannya dengan potensi lokal: industri maritim, per­tanian hijau, ekonomi ­kreatif, dan ­digitalisasi pe­layanan ­publik.

Baca juga : Membangun Dunia Kembali Di Tengah Kekosongan Moral

Dalam semangat itu, tata kelola keuangan daerah harus dipahami bukan hanya seba­gai urusan akuntansi publik, melainkan sebagai jantung dari strategi ideologis dan geopolitik nasional. Kepala pemerintahan daerah bukan lagi sekadar pelaksana kebijakan fiskal, ­tetapi pemegang mandat ideo­logis untuk menerjemahkan ­nilai-nilai Pancasila dan Asta Cita ke dalam kebijakan ­anggaran yang berpihak kepada rakyat.

Setiap keputusan fiskal menjadi tindakan moral dan politik, yang menentukan arah kesejahteraan masyarakat sekaligus ketahanan bangsa di tengah kompetisi global. Maka, ketika daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang sejatinya sedang dirancang bukan hanya ­anggaran belanja, tetapi juga peta jalan ideologi bangsa dalam bentuk konkret. Di titik inilah, geopolitik dan geostrategi kepala pemerintahan daerah menemukan maknanya—yakni mengelola sumber daya ekonomi lokal untuk memperkuat integrasi nasional dan kemandirian daerah dalam satu tarikan nafas ideologi Pancasila.

Baca juga : Demokrasi Lokal Dalam Revisi UUD 1945: Wakil Kepala Pemerintahan Daerah Tak Harus Dipilih

Pancasila memberikan ke­rangka nilai yang menuntun tata kelola keuangan daerah agar tidak tercerabut dari moralitas publik. Maka, tata kelola ­keuangan yang baik bukan sekadar transparan dan akuntabel, tetapi juga berjiwa Pancasilais—menjaga harmoni antara efisiensi dan moralitas, antara efektivitas dan empati sosial.

Dalam ranah yang lebih praktis, Permendagri No. 19 Tahun 2020 menghadirkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai alat ukur objektif terhadap kinerja fiskal daerah. Enam dimensi IPKD—mulai dari kesesuaian perencanaan dan penganggaran hingga opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)—pada dasarnya merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk kebijakan terukur.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.