Catatan Kinerja Dua Tahun Presiden Prabowo

Piter Abdullah
Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dua tahun seperti berjalan lambat. Masa pemerintahan Presiden Prabowo dua tahun pertama dipenuhi dengan berbagai cobaan, mulai dari demo unjuk rasa pada Agustus tahun 2025, hingga gejolak pasar keuangan pada Februari dan Oktober 2026 tahun ini. 

Kinerja Presiden Prabowo seperti dipenuhi dengan catatan negative. Tetapi apakah memang tidak ada catatan positif? 

Tulisan ini mencoba untuk melihat kinerja pemerintahan Presiden Prabowo secara lebih objektif. Program apa saja yang sudah berjalan baik dan memberikan manfaat positif terhadap masyarakat dan program apa saja yang belum berjalan sesuai harapan dan memunculkan begitu banyak sentiment negative. 

Positif Tetapi Kurang Tereskpose

Cukup banyak program Presiden Prabowo yang sebenarnya berjalan mulus, memberikan manfaat besar, dan diterima baik oleh masyarakat. Tetapi kurang tersampaikan ke public. Diantaranya adalah: program cek Kesehatan gratis dan sekolah rakyat. 

Cek Kesehatan Gratis (CKG) adalah program Presiden Prabowo yang memberikan layanan skrining atau pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma (gratis) untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) dari berbagai kelompok usia. Tujuannya untuk mengalihkan pendekatan pengobatan (kuratif) ke pencegahan (preventif) guna mendeteksi penyakit sejak dini sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. 

Sasaran program CKG sangat luas, mulai dari bayi baru lahir, balita, anak sekolah, usia produktif (dewasa), hingga lanjut usia (lansia). Dilakukan 1 kali dalam setahun, bertepatan dengan momen hari ulang tahun peserta (berlaku sejak hari H ulang tahun hingga 30 hari ke depan).

Hingga akhir Oktober 2026, tercatat lebih dari 109 juta penduduk telah menerima layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini, tersebar di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan dukungan 10.318 Puskesmas (sekitar 99,8% dari total nasional). Selain melalui Puskesmas, jangkauan CKG juga diperluas melalui sekolah-sekolah dan klinik tempat kerja.

Berdasarkan data rekam medis hingga kuartal akhir 2026, hasil skrining nasional menunjukkan bahwa mayoritas masalah kesehatan yang terdeteksi di masyarakat adalah hipertensi, diabetes, dan gigi karies. Lebih lanjut ditemukan bahwa sekitar 6,81 juta peserta tahun lalu yang terdiagnosis tekanan darah tinggi, dan kemudian memeriksakan diri tahun ini, sebanyak 46,9% di antaranya berhasil mengendalikan tekanan darah mereka menjadi lebih stabil berkat pemantauan rutin.

Baca juga : Perketat Pengawasan, MBG Sangat Dibutuhkan Di Daerah

Data yang didapatkan dari CKG ini sesungguhnya data penting untuk dijadikan dasar kebijakan bagaimana melakukan pencegahan penyakit sejak dini. Yang pada gilirannya akan bisa meredam ledakan biaya di BPJS Kesehatan. 

CKG adalah program Presiden Prabowo yang memberikan manfaat besar, diterima oleh masyarakat, tetapi berjalan dalam diam, kurang terpublikasikan. 

Seperti CKG, Sekolah Rakyat juga termasuk program Presiden Prabowo yang berjalan baik, memberikan manfaat besar, diterima baik oleh masyarakat, tetapi sepi publikasi. Sekolah Rakyat adalah program pendidikan formal berbasis asrama (boarding school) yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem, serta kelompok masyarakat rentan. Program ini diatur secara hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025.

Tujuan Utama program Sekolah Rakyat adalah untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi melalui akses pendidikan berkualitas tinggi, sekaligus menjamin hak belajar bagi anak-anak dari latar belakang sosial-ekonomi yang sulit dijangkau. Sekolah Rakyat mencakup pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMA), dengan menerapkan kurikulum nasional yang diperkuat pendekatan kontekstual, pemanfaatan Learning Management System (LMS), serta penguatan karakter, kedisiplinan, literasi digital, dan keterampilan hidup (life skills).

Sekolah Rakyat menggunakan sistem Seleksi atau penjaringan siswa menggunakan data sosial ekonomi berbasis desil 1 dan desil 2 (keluarga dengan kondisi paling tidak mampu), tanpa melalui tes seleksi akademik.

Hingga Oktober 2026, program Sekolah Rakyat telah beroperasi di 182 titik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan awal Januari 2026 yang baru mencatatkan 166 lokasi rintisan. 

Dari 182 lokasi operasional tersebut, sebanyak 93 titik telah berhasil dibangun menjadi gedung sekolah permanen (Tahap II) oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sisanya terdiri atas 81 Sekolah Rakyat rintisan tetap dan 85 rintisan baru yang sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara secara fungsional.

Sekolah Rakyat saat ini telah menampung lebih dari 14.700 hingga 15.000 peserta didik dari keluarga prasejahtera pada jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Terekspose Negatif

Baca juga : Dua Tahun Prabowo, BPOM Perkuat Pengawasan Obat dan Makanan

Semua program Presiden Prabowo sesungguhnya bertujuan mulia, tetapi ada beberapa program yang tidak dilaksanaan dengan perencanaan dan tata kelola yang baik. Program-program ini yang harus diakui yang kemudian lebih terekspose dan membentuk citra negative terhadap Presiden Prabowo. Dua program yang selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo terus menerus mendapatkan pemberitaan negative adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Dewa Merah Putih (KDMP). 

Program MBG adalah program yang sudah dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak masa Kampanye yang kemudian diimplementasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Program ini resmi berjalan secara bertahap sejak 6 Januari 2025. 

Program MBG memiliki tujuan mulia, yaitu memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) serta menekan angka stunting, membantu konsentrasi dan daya belajar siswa di sekolah, sekaligus juga sebagai mesin penggerak ekonomi local. Program MBG diyakini mampu memberdayakan petani, nelayan, UMKM, koperasi, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang difungsikan sebagai penyedia rantai pasok bahan pangan. 

Tetapi implementasi yang tidak disertai tata Kelola yang baik, sempat membuat Program MBG menjadi sorotan. Para pejabat pimpinan BGN ditangkap aparat penegak hukum dengan tuduhan menyalahgunakan kewenangan dan melakukan korupsi. Sementara disisi lain, pelaksanaan program MBG juga terus diwarnai oleh kejadian keracunan dan makanan yang terbuang. 

Persepsi negative terhadap program MBG mendominasi pemberitaan di masyarakat. Praktek program MBG yang baik, memberikan manfaat dan diterima masyarakat bukannya tidak ada, tetapi pemberitaannya minim, dan tertutup oleh berbagai kasus yang terjadi.

Program Presiden Prabowo yang juga terus mendapatkan sorotan negative adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah program strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, menggerakkan potensi lokal, dan mengentaskan kemiskinan dari tingkat desa/kelurahan. Program ini diluncurkan secara resmi pada 21 Juli 2025 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dengan target pembentukan sekitar 80.000 unit koperasi di seluruh Indonesia. 

Sejak awal dicanangkan Program KDMP telah menuai berbagai sorotan negatif dan kritik dari berbagai pihak, mulai dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga tokoh-tokoh Politik. 

Tanggapan negative pertama terkait dengan prinsip-prinsip koperasi yang seharusnya bersifat bottom up. Pembentukan KDMP dilakukan secara serentak dari atas ke bawah (top-down) oleh negara dan melibatkan BUMN (PT Agrinas Pangan Nusantara), yang dinilai menyimpang dari prinsip dasar kedaulatan anggota dan Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013. Sejalan dengan kritik ini, Program KDMP dikhawatirkan akan mengulang kegagalan Koperasi Unit Desa (KUD) pada masa lalu yang terlalu bergantung pada intervensi negara.

Baca juga : Menguat 4,9 Persen di Tengah Sentimen MSCI, Pasar Modal RI Tetap Tangguh

Concern dan kekhawatiran kedua berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan juga untuk kewajiban angsuran utang koperasi, sebagaimana diatur dalam PMK No. 7/2026 dan PMK No. 15/2026. Sementara skema pembiayaan KDMP yang menggunakan pinjaman bank (mencapai Rp3 miliar per unit dengan agunan dana desa/APBN) dikhawatirkan memicu gagal bayar massal dan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. 

Masih terkait penggunaan dana desa ini, ada kesan bahwa KDMP mengurangi kewenangan desa dalam mengelola anggaran untuk prioritas lokal seperti infrastruktur publik atau posyandu.

Sampai dengan Oktober 2026, 10.070 unit KDKMP telah resmi beroperasi di seluruh Indonesia. Sejumlah KDKMP mulai dioptimalkan sebagai penyangga (off-taker) hasil tani dan produk lokal masyarakat desa guna memotong rantai pasok yang panjang dan menjaga kestabilan harga. 

Penutup 

Presiden Prabowo masih memiliki waktu tiga tahun untuk mewujudkan semua janji politiknya. Para Menteri, pejabat setara Menteri, dan juga kepala Lembaga non kementerian yang merupakan pembantu Presiden Prabowo perlu melakukan evaluasi menyeluruh atas program-program mereka, khususnya pada program-program yang saat ini menjadi target utama para pengkritik terhadap Presiden Prabowo. 

Sentiment negative terhadap program MBG dan KDMP tidak bisa terus dibiarkan. Kritik harus dijawab dengan langkah-langkah konkrit untuk perbaikan yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Pembiaran atau bahkan menyalahkan kritik dan masukan, justru bisa menjadi boomerang yang akan berdampak buruk bagi Presiden Prabowo. Tentu itu bukan yang diharapkan oleh para pendukung Presiden Prabowo. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.