Ketika Setiap Daerah Berkontribusi pada Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Medrilzam
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas

Pendahuluan: Target yang Menggugah Semangat

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada tahun 2029. Bukan sekadar angka di atas kertas — ini adalah komitmen bangsa sebagai langkah awal lima tahun pertama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045: negara maju dengan pendapatan per kapita tinggi, kemiskinan terentaskan, dan ketimpangan menyempit.

Namun, kita menyadari satu hal mendasar: pertumbuhan ekonomi nasional tidak jatuh dari langit. Ia adalah hasil penjumlahan dari pertumbuhan setiap provinsi, setiap kabupaten, dan setiap kota di seluruh penjuru negeri. Jika daerah-daerah tumbuh lambat, target nasional akan terhambat. Jika daerah tumbuh kuat, maka pencapaian target tersebut menjadi semakin nyata.

Inilah alasan mengapa pengawalan pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional saja tidak cukup, namun harus dilakukan hingga tingkat kabupaten/kota — di tempat di mana roda ekonomi sesungguhnya berputar.

Tantangan Nyata yang Dihadapi Daerah

Mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan bukan perkara mudah. Setiap daerah menghadapi tantangan pembangunan yang saling berkaitan satu sama lain.

Tantangan pertama, terkait dengan terbatasnya infrastruktur dan konektivitas. Biaya logistik di Indonesia masih 2–3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan negara tetangga. Daerah terpencil dan kepulauan kesulitan mengirimkan barang ke pasar — biaya angkut sering kali lebih mahal daripada harga barang itu sendiri. Akibatnya, potensi ekonomi terkubur karena tidak terjangkau pasar.

Kedua, rendahnya produktivitas komoditas. Banyak daerah masih bergantung pada ekspor bahan mentah. Kelapa sawit, kopi, kakao, hasil tambang, dan komoditas lainnya dikirim keluar tanpa pengolahan lanjutan. Nilai tambah yang seharusnya dinikmati masyarakat justru dinikmati daerah lain atau negara lain. Produktivitas lahan dan tenaga kerja juga belum maksimal.

Ketiga, tingginya nilai ICOR — modal boros, hasil belum maksimal. Indonesia saat ini memiliki angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio) di kisaran 6,5. Artinya, kita butuh Rp 6,5 investasi untuk menghasilkan tambahan output sebesar Rp 1. Sementara Vietnam dan Thailand efisien di angka 4–5. Ini berarti modal kita belum sepenuhnya produktif — ada kebocoran berupa birokrasi, regulasi yang tumpang tindih, dan inefisiensi proyek pembangunan.

Baca juga : Kredibilitas Fiskal Jaga Kepercayaan Investor

Keempat, tingginya ICOR mengakibatkan rendahnya tingkat investasi di daerah. Rasio investasi terhadap PDB kita perlu ditingkatkan agar konsisten di atas 34 persen. Masih banyak daerah yang belum mampu menarik investor karena perizinan yang lama, ketidakpastian regulasi, dan kurangnya data potensi daerah yang memadai.

Kelima, kapasitas SDM yang terbatas. Kualitas tenaga kerja belum sejalan dengan kebutuhan industri modern. Daerah kesulitan menemukan tenaga terampil, sementara lulusan pendidikan lokal sering kali harus merantau ke kota besar karena tidak terserap pasar kerja setempat.

Masih banyak tantangan lain yang saling terkait satu sama lain di daerah, baik dari sisi politik, sosial, budaya, daya dukung, maupun daya tampung lingkungan, dan harus ditangani secara lebih terorkestrasi dengan baik.

Strategi Terbaik: Membangun dari Bawah, Bekerja Bersama

Untuk menjawab tantangan tersebut, pendekatan kita tidak bisa lagi parsial. Perlu strategi terpadu yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, dan pemantauan secara beriringan.

Pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan berbasis potensi lokal. Setiap daerah harus memetakan keunggulan komparatifnya sendiri — bukan meniru daerah lain. Daerah pertanian fokus pada pangan dan hilirisasi; daerah pesisir pada kelautan dan pariwisata; daerah pegunungan pada pariwisata ekologis dan perkebunan bernilai tinggi.

Berbagai potensi lokal tersebut harus terhubung dengan berbagai lokasi hub sesuai dengan yang sudah dirancang dalam rencana tata ruang. Memperkuat konektivitas dan infrastruktur penghubung menjadi kata kunci.

Infrastruktur tidak dibangun untuk keindahan — dibangun untuk menghubungkan produksi ke pasar. Jalan, pelabuhan, dan jaringan digital harus direncanakan membentang dari sentra produksi langsung ke pusat perdagangan dan gerbang ekspor.

Investasi, khususnya dalam hilirisasi dan industrialisasi, menjadi keharusan. Pemerintah daerah wajib memastikan setiap proyek pembangunan memiliki analisis kelayakan yang ketat. Penyederhanaan perizinan, penghapusan biaya tidak resmi, pemberantasan premanisme, dan peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa adalah kunci sehingga dapat menurunkan ICOR agar investasi semakin efisien.

Baca juga : IESR: Reformasi Kelistrikan & PLTS Dukung Ekonomi Tumbuh 8 Persen

Data daerah yang andal menjadi dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. Pemerintah daerah dan BPS tingkat kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam menyampaikan berbagai data dan informasi terkait pertumbuhan ekonomi yang dirilis secara berkala dan konsisten.

Ini semua bukan hanya sekadar angka statistik, melainkan cermin kesehatan ekonomi daerah. Jika angka melambat, kita tahu di mana masalahnya dan segera memperbaiki arah.

Format Pengawalan: Siklus Pemantauan, Pengawalan, dan Percepatan

Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan BPS bekerja bahu-membahu memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dalam perjalanan menuju target tersebut.

Mekanisme pengawalan pertumbuhan ekonomi dilakukan dalam siklus berkelanjutan yang melibatkan tiga lembaga secara kompak.

BPS berperan dalam menyediakan data statistik pertumbuhan ekonomi triwulanan hingga tingkat kabupaten/kota serta membangun sistem indikator peringatan dini.

Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam memetakan sumber pertumbuhan, mengidentifikasi sektor unggulan, menyusun kerangka kebijakan strategis, dan merumuskan intervensi percepatan. Bappenas juga berkomunikasi dengan pemda dalam menetapkan target pertumbuhan.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri berperan dalam memastikan pelaksanaan di lapangan, meliputi percepatan realisasi APBD, penyelesaian hambatan perizinan, dan penguatan kapasitas pemda.

Data yang dihimpun oleh BPS akan dianalisis oleh Kementerian PPN/Bappenas dan dikomunikasikan dengan pemda, serta ditindaklanjuti dengan aksi nyata melalui Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah dalam negeri.

Baca juga : Digital Infrastructure Summit 2026 Bahas Penguatan Infrastruktur Digital

Setiap triwulan, ketiga lembaga ini duduk bersama membaca peta pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/kota. Daerah yang pertumbuhannya di bawah target akan diidentifikasi kendala spesifiknya: apakah karena realisasi anggaran lambat? Apakah ada investasi yang tertahan izinnya? Atau karena harga komoditas anjlok?

Setelah masalah jelas, disusun rencana aksi konkret dan ditetapkan jadwal penyelesaiannya. Di sisi lain, Kementerian PPN/Bappenas memiliki tugas lain, khususnya dalam mengawal intervensi dan mengorkestrasi kegiatan yang dilakukan oleh kementerian pusat di daerah.

Dapat dipahami bahwa peranan pusat sangat besar di era pengurangan transfer ke daerah dalam dua tahun belakangan ini. Melalui Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), Kementerian PPN/Bappenas dapat mengorkestrasi kementerian/lembaga di pusat dan menyelaraskan berbagai Program Prioritas Presiden dalam PKPN dengan kondisi di tiap daerah.

Pemerintah daerah juga harus bisa lebih proaktif dalam menyikapi berbagai dinamika pola pembangunan yang terbentuk saat ini.

Penutup: Pertumbuhan adalah Tanggung Jawab Bersama

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029 bukan milik pemerintah pusat saja. Ia adalah penjumlahan dari pertumbuhan di setiap desa, di setiap kecamatan, di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Semakin kuat fondasi pertumbuhan di daerah, semakin tinggi pencapaian nasional kita. Dengan Kementerian PPN/Bappenas yang merencanakan, Kementerian Dalam Negeri yang menggerakkan pelaksanaan, dan BPS yang menyediakan data terpercaya, kita memiliki komando yang kokoh.

Namun, keberhasilannya tetap berada di tangan pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri — berani berinovasi, terbuka bagi investasi, dan bekerja keras membangun dari bawah ke atas.

Mari kita kawal pertumbuhan ekonomi dari akarnya, karena Indonesia tumbuh ketika daerah-daerahnya tumbuh sejahtera.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.