Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Pendidikan Kader NKRI: Membangun Jiwa Negarawan Untuk Indonesia Raya (Bagian-2 Habis)
Kamis, 19 November 2026 07:14 WIB
Prof. Dr. Ermaya Suradinata
RM.id Rakyat Merdeka - Pendidikan kader NKRI pada hakikatnya adalah ikhtiar membentuk manusia Indonesia yang memiliki pengetahuan, nurani, integritas, dan kesediaan mengabdikan hidupnya bagi kepentingan bangsa. Persoalan karakter bangsa tidak dapat dipisahkan dari perjalanan pembentukan bangsa. Ir. Soekarno di Perserikatan Bangsa-Bangsa pernah mengemukakan gagasan Character and Nation Building sebagai bagian penting dari revolusi Indonesia.
Kemerdekaan, dalam pandangan Bung Karno, bukan sekadar perubahan status politik dari bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka. Kemerdekaan harus melahirkan manusia yang memiliki kepercayaan diri, keberanian, kemandirian, dan kepribadian nasional. Sebuah bangsa tidak akan benar-benar merdeka apabila manusianya masih menggantungkan pikiran, kehendak, dan masa depannya kepada bangsa lain.
Karena itu, pembangunan bangsa harus dimulai dari pembangunan manusia yang sanggup berpikir merdeka, bertindak berintegritas, dan bertanggung jawab terhadap masa depan negaranya. Oleh karenanya sebuah bangsa sesungguhnya sedang mempertaruhkan masa depannya ketika menentukan manusia seperti apa yang hendak dipersiapkan untuk memimpin. Maka Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar generasi cerdas, terampil, dan memiliki kemampuan manajerial.
Tegasnya, Indonesia membutuhkan manusia dengan kesadaran kenegarawanan: manusia yang memahami bahwa jabatan adalah tanggung jawab publik, kekuasaan merupakan amanah, dan kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Inilah orientasi mendasar Pendidikan Kader NKRI, yakni mempersiapkan manusia yang bukan hanya mampu memimpin, tetapi juga memiliki keluhuran moral untuk mengabdi.
Baca juga : Pendidikan Kader NKRI: Membangun Jiwa Negarawan Untuk Indonesia Raya (Bagian-1)
Relevansi pembangunan karakter semakin kuat ketika Indonesia bergerak menuju satu abad kemerdekaan pada 2045, di tengah perubahan besar yang ditandai oleh revolusi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). AI bukan lagi sekadar perangkat teknologi, melainkan kekuatan yang mengubah cara manusia bekerja, berpikir, mengambil keputusan, mengelola pemerintahan, bahkan membentuk opini publik. Di satu sisi, kecerdasan buatan membuka peluang besar bagi kemajuan ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, dan pertahanan nasional.
Kita menghadapi kenyataan bahwa teknologi dapat menghasilkan informasi dengan sangat cepat, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin kebenaran; mampu mengolah data dalam jumlah besar, tetapi tidak memiliki nurani untuk menentukan keadilan. Karena itu, demokrasi digital dan tata kelola pemerintahan di era AI membutuhkan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual dan cakap secara teknologi, tetapi juga matang secara moral.
Pancasila harus menjadi kompas etika dalam mengarahkan perkembangan teknologi: Ketuhanan Yang Maha Esa meneguhkan tanggung jawab moral; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab melindungi martabat, privasi, dan hak warga; Persatuan Indonesia menolak manipulasi yang memecah belah bangsa; Kerakyatan menuntut penggunaan teknologi secara transparan, bijaksana, dan akuntabel; sedangkan Keadilan Sosial memastikan manfaat kemajuan teknologi dapat dirasakan seluruh rakyat, bukan hanya kelompok yang menguasainya.
Dengan demikian, tantangan Indonesia bukan sekadar mengejar penguasaan AI, melainkan memastikan kecerdasan buatan tetap berada di bawah kendali kebijaksanaan dan kepentingan kemanusiaan. Kecerdasan intelektual saja tidak cukup menghadapi tantangan tersebut. Thomas Lickona memperkenalkan tiga dimensi pendidikan karakter: moral knowing, moral feeling, dan moral action. Manusia harus mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, sekaligus berani melaksanakannya.
Baca juga : Mewujudkan Rasa Aman Melalui Revolusi Mental Dan Spiritual Polri
Maka Pendidikan Kader NKRI karenanya tidak boleh terjebak dalam kegiatan seremonial, indoktrinasi, atau sekadar pemberian sertifikat. Ia harus menjadi proses pembentukan kepribadian melalui keteladanan, kedisiplinan, dialog, penguasaan pengetahuan, dan pengabdian masyarakat. Kurikulumnya perlu mengintegrasikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah perjuangan, wawasan nusantara, geopolitik, kepemimpinan strategis, etika publik, serta literasi teknologi dan kecerdasan buatan.
Pendidikan ini juga harus melahirkan kesadaran tentang pentingnya pemerintahan bersih: transparan, akuntabel, bebas korupsi, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah peserta dan sertifikat kelulusan, tetapi dari integritas, kapasitas, dan perilaku kader setelah kembali mengabdi di tengah masyarakat.
Indonesia Emas 2045 tidak boleh hanya dibayangkan sebagai Indonesia yang kaya, modern, dan diperhitungkan dalam pergaulan dunia. Indonesia Emas harus menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, dan beradab. Pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan pembangunan karakter; kemajuan ekonomi harus bertemu dengan keadilan sosial; kecanggihan teknologi harus disertai keluhuran budi pekerti.
Pancasila harus menjadi jiwa, gotong royong menjadi etika, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi kekuatan persatuan. Maka Pendidikan Kader NKRI, adalah pekerjaan mempersiapkan masa depan melalui pembentukan manusia hari ini. Kita tidak sedang mencetak generasi yang sekadar ingin menduduki jabatan, melainkan manusia yang siap memikul tanggung jawab. Indonesia Raya tidak hanya membutuhkan pemimpin yang memiliki kekuasaan, tetapi negarawan yang memiliki nurani; bukan hanya manusia yang mampu mengikuti perubahan zaman, melainkan manusia yang sanggup mengarahkan perubahan demi kesejahteraan rakyat dan kemanusiaan.
Baca juga : Geliat Pertahanan Indonesia Di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Dunia
Masa depan Indonesia bukan hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin hari ini, melainkan oleh kualitas manusia yang kita persiapkan untuk memimpin hari esok.
Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah Pemerhati Geopolitik dan Geostrategi, DIREKTUR JENDERAL SOSPOL DEPDAGRI (1998-2001), dan GUBERNUR LEMHANNAS RI (2001-2005).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya