Situs Resmi Jadi Laman Judi, Keamanan Digital Institusi Disorot

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah situs resmi milik instansi pemerintah dan perguruan tinggi di Indonesia disalahgunakan dan berubah menjadi laman judi daring.

Bukan karena hoaks atau kebocoran data, situs-situs tersebut kini menampilkan konten promosi permainan slot digital dan taruhan online.

Situs milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tabalong dengan domain bkpsdm.tabalongkab.go.id.

Selain itu, situs milik Dinas Kesehatan Banyumas di simpus.banyumaskab.go.id, sempat menampilkan halaman utama bertema judi online dengan promosi “slot gacor” dan tautan agen taruhan.

Kondisi serupa juga ditemukan di lingkungan kampus. Subdomain Universitas Sebelas Maret (UNS), ptm.fkip.uns.ac.id, dan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), ojs.unsulbar.ac.id, turut berubah menjadi halaman promosi permainan judi digital bermerek Miliarbet, lengkap dengan embel-embel “maxwin” dan bonus ratusan persen.

Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menilai, kasus ini sebagai puncak dari kelalaian sistemik yang telah berlangsung lama.

Baca juga : Mahasiswa Harus Jadi Garda Depan Ketahanan Nasional

Ia menyebut, kerentanan situs instansi pemerintah maupun kampus disebabkan lemahnya pengelolaan sejak awal.

"Ini sebenarnya bukan masalah baru. Situs-situs pemerintah daerah itu sangat rentan karena dari awal dibuatnya saja sudah bermasalah," kata Ardi kepada wartawan, Kamis (3/7/2025).

Ardi menjelaskan, banyak situs instansi publik dibangun tanpa standar keamanan digital yang layak.

Menurutnya, pengadaan situs selama ini lebih mengutamakan harga murah atau desain visual, tanpa mempertimbangkan kualitas dan kompetensi teknis pengembang.

“Banyak pengembang situs itu tidak punya sertifikasi keamanan seperti ISO-27001. Padahal itu dasar dalam manajemen keamanan informasi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti banyaknya situs yang di-hosting oleh pihak ketiga tanpa jaminan sistem keamanan yang memadai.

Baca juga : Budiman Sudjatmiko: Kemajuan AI untuk Ciptakan SDM Kompetitif di 2045

Hal ini membuka celah yang memungkinkan pihak tidak bertanggung jawab menyusupi dan bahkan mengubah seluruh isi situs.

Lebih jauh, Ardi menegaskan bahwa kerentanan tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah daerah, tapi juga di lingkungan akademik.

Menurutnya, asumsi bahwa universitas lebih aman karena memiliki fakultas teknologi informasi tidak sepenuhnya benar.

“Bahkan universitas pun sering terjebak pada masalah yang sama: tidak punya anggaran cukup, dan tidak memahami standar minimal pengamanan digital,” tegasnya.

Ia mengutip konsep “six-Ware” yang dikembangkan akademisi Rudy Gultom. Dalam konsep tersebut, keterbatasan anggaran (budget-ware) menjadi akar persoalan utama dalam kerentanan dunia siber di Indonesia.

Selain itu, Ardi menilai lemahnya budaya keamanan digital di kalangan pejabat institusi publik juga menjadi penyebab.

Baca juga : Siti Fauziah Dinobatkan Sebagai Wanita Inspiratif Di Lembaga Negara

Ia juga menyoroti minimnya pendidikan budaya digital dan manajemen risiko sejak usia dini.

“Budaya digital itu tidak dibangun sejak sekolah dasar. Tidak ada dalam kurikulum. Begitu juga budaya memahami risiko—tidak pernah diajarkan,” ujar Ardi.

Menurut dia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengeluarkan panduan standar keamanan digital.

Namun, Ardi mempertanyakan sejauh mana institusi-institusi publik benar-benar memahami dan menerapkan panduan tersebut.

“Kalau tidak ada kesadaran dan budaya keamanan, akan terus terulang. Hari ini situs berubah jadi judi online, besok bisa jadi penyebar malware. Ini ancaman serius,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.