Pak Gubernur... Warga Kesulitan Dapat Rusun

 Sebelumnya 
Dijelaskan Sarjoko, tarif sewa Rusunawa bagi warga ber-KTP DKI pada umumnya Rp 765.000 per bulan. Namun bagi warga terprogram, hanya Rp 505.000 per bulan. “Warga terprogram itu adalah warga yang terdampak penataan kota atau bencana, seperti Pasar Gembrong,” terangnya.

Sarjoko mengklaim, animo warga terhadap Rusunawa cukup besar. Berdasarkan daftar tunggu (waiting list) di aplikasi Sirukim, banyak warga yang hendak mendaftarkan diri sebagai penghuni.

“Angka pastinya masih belum tahu persis ya. Tapi animonya masih banyak sekali,” ujarnya.

Sarjoko menuturkan, warga yang termasuk daftar tunggu harus menunggu hingga warga Rusunawa keluar dari sana. Lalu, warga itu baru bisa memasuki Rusunawa tersebut. “Waiting list ini kan nanti akan naik (masuk) manakala ada penghuni yang keluar,” sebut dia.

Baca juga : PKT Gelar Sertifikasi Menyelam Bagi Nelayan Binaan

Untuk Rusunawa program Jakhabitat ini, ditegaskan Sarjoko, pemohon wajib ber-KTP DKI Jakarta. Kemudian, pemohon harus sudah berkeluarga, sesuai peruntukan Rusunawa yang untuk satu keluarga. “Yang belum berkeluarga bisa mengakses di Rusunawa Bebek. Di sana tersedia khusus untuk lajang,” ucap Sarjoko.

Syarat ketiga, adalah belum memiliki rumah tinggal. Dan syarat lainnya, pemohon merupakan masyarakat yang berpenghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Setelah itu, pemohon harus mendaftar melalui aplikasi Sirukim dan tak dipungut biaya.

“Kecuali, penyetoran uang jaminan sewa sebesar tiga kali tarif sewa per bulan melalui rekening tabungan Bank DKI milik pemohon setelah ditetapkan sebagai calon penghuni rusunawa,” tulis akun Instagram DPRKP DKI Jakarta.

Baca juga : Menu Sarapan Sri Mulyani Bareng Menkeu Dan Gubernur Bank Sentral G20: Emisi Dan Transisi Energi

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai, peresmian puluhan tower dan ribuan unit Rusunawa hanya untuk menutupi kegagalan Gubernur DKI Anies menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Dikatakan dia, banyak target yang tercantum di RPJMD yang tidak mencapai target.

“Seperti Program Rumah DP 0 Persen, pengendalian banjir, macet dan sebagainya yang merupakan janji prioritas Gubernur Anies,” kata August kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia mencontohkan, dalam RPJMD, Anies awalnya mencanangkan pembangunan 250 ribu hunian bagi warga Ibu Kota. Tetapi, jika dirunut dari pembangunan Rusunawa, Rusunami, hingga program Rumah DP Nol Rupiah, jumlah yang terealisasi masih jauh dari target.

Baca juga : Amankan Tiket Final, Hari Ini Ginting Siap Hajar Andalan Jepang

August menuding Rusunawa itu bukan 100 persen kinerja Anies. Namun terdapat andil gubernur-gubernur sebelumnya seperti penyediaan lahan. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.