Kampanye Pake Angkutan Publik Kudu Digenjot Lagi

 Sebelumnya 
1 Juta Penumpang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, sebelumnya jumlah penumpang angkutan umum di Jakarta hanya sekitar 350 ribu orang per hari. Kini jumlahnya melonjak 1 juta orang per hari.

Meski begitu, Anies mengaku tidak mau mewajibkan warga menggunakan transportasi umum. Sebab, menggunakan angkutan umum harus menjadi pilihan rasional individu.

Baca juga : Warga Pekalongan Girang Nggak Kebanjiran Lagi

Pemprov DKI, kata Anies, hanya berupaya memperbaiki layanan transportasi umum. Di antaranya dengan mengalokasikan insentif sehingga tarif transportasi lebih mudah dijangkau masyarakat. Selain itu, menambah kenyamanan angkutan umum hingga melakukan revitalisasi halte atau stasiun dan jalur pejalan kaki seperti trotoar. Upaya tersebut diyakini mendorong penggunaan transportasi umum massal.

“Begitu sebuah kebijakan dirasakan oleh warga sebagai pilihan rasional, mungkin kebijakan itu akan mendapatkan pengguna yang lebih banyak,” ujarnya.

Selain sebagai alat perpindahan masyarakat, Anies menyebut Moda Raya Terpadu (MRT) dan Transjakarta sebagai instrumen mempersatukan semua kalangan masyarakat. Sehingga terwujud perasaan kebersamaan dan kesetaraan.

Baca juga : Badak Banteng Perjuangan Siap Nyeruduk Di Pilkada  

Di transportasi umum tersebut, kata Anies, semua orang dengan berbagai jabatan duduk setara.

“Naik MRT siapa saja berdirinya, barisnya, dan kursinya sama. Mau Presiden, mau Menteri, mau Wali Kota, mau siapapun antrenya sama,” papar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Menurut dia, selama ini masyarakat Jakarta selalu terpisahkan oleh kesenjangan sosial. Yang kaya naik mobil mewah. Yang kurang makmur, naik motor. Yang lebih kurang makmur lagi naik angkot. Karena itu, Pemerintah perlu memikirkan sarana interaksi ruang ketiga.

Baca juga : BP Jamsostek Jakarta Gambir Selipkan Kampanye Antikorupsi Di Kegiatan Sosialiasi

“Bagaimana rakyat itu tersatukan. Bagaimana ada instrumen untuk mereka memiliki perasaan kebersamaan kesetaraan,” ucapnya.

Data Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebutkan anggaran Kewajiban Layanan Umum (Public Service Obligation/PSO) transportasi umum pada 2022 sekitar Rp 4 triliun. Rinciannya, Transjakarta sekitar Rp 3,2 triliun, MRT sekitar Rp 600 miliar dan LRT Jakarta sekitar Rp 200 miliar.

Dan ketika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi naik, tarif angkutan umum massal yang terintegrasi tidak mengalami kenaikan. Pemprov DKI menggelontorkan insentif berupa subsidi mencapai Rp 62,1 miliar untuk Transjakarta dan Rp 4,8 miliar untuk angkutan kapal ke Kepulauan Seribu. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.