Heru Diminta Tancap Gas Lelang Kursi Kepala Dinas

 Sebelumnya 
Lelang Jabatan Tidak Lamban

Joko menjelaskan mengapa Pemprov DKI Jakarta terkesan lambat melelang jabatan kepala SKPD yang kosong. Pasalnya, pihaknya harus meminta izin ter­lebih dahulu kepada sejumlah ke­menterian. Seperti, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Setelah mendapat izin, Pem­prov DKI Jakarta baru bisa mem­proses lelang jabatan tersebut. Namun Joko menegaskan, proses lelang jabatan itu akan berlang­sung secepatnya. “Sesudah semua (proses) beres,” ucap dia.

Menurutnya, proses lelang hingga pengumuman kepala SKPD yang baru bakal ber­langsung sekitar 1-1,5 bulan. Tahapannya, usai lelang jabatan, nama calon kepala SKPD DKIakan diusulkan ke Kemendagri.

Baca juga : Tuan Guru Sahabat Ganjar Gelar Pelatihan Menyembelih Hewan Kurban Jelang Iduladha

Kemudian, Kemendagri akan memberikan rekomendasi nama calon kepala SKPD kepada Pemprov DKI Jakarta. Lalu, nama kepala SKPD yang baru akan diumumkan Pj Gubernur.

Joko mengatakan, 12 jabatan itu kosong karena adanya pe­jabat yang pensiun dan rotasi pegawai di lingkungan SKPD. Rotasi ini merupakan bagian dari penyegaran pegawai di pemerintahan.

Berikut beberapa Kepala SKPD yang kosong di Pemprov DKI Ja­karta. Kepala Dinas Kesehatan; Kepala Dinas Bina Marga; Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Kepala Dinas Pendidikan; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; Kepala Dinas Pember­dayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk; Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa serta Kepala Biro Hukum DKI Jakarta.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Ma­ria Qibtya mengatakan, empat Kepala Dinas kini dijabat Plt, yaitu Plt Kepala Dinas Pendidi­kan dijabat Syaefulloh Hidayat, Plt Kepala Dinas Kesehatan Ani Ruspitawati.

Baca juga : Erick Pastikan, Pelayanan Publik BUMN Tetap Terjaga

Lalu, ada Plt Kepala Dinas Bina Marga Heru Suwondo dan Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permuki­man Retno Sulistyaningrum. Keempatnya ditunjuk pada Se­lasa, 28 Maret 2023.

“Plt ditunjuk untuk mengisi kekosongan sementara di empat jabatan kepala dinas tersebut hingga pejabat definitif terpilih ditentukan,” katanya.

Adapun kekosongan kepala dinas definitif itu disebabkan rotasi dan mutasi yang sebelum­nya dilakukan Pj Gubernur Heru Budi Hartono.

Selain itu, jabatan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah, Kepala Badan Pembinaan BUMD, Kepala Badan Pelayan­an Pengadaan Barang/Jasa, hing­ga Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, hingga saat ini juga masih dijabat Plt.

Baca juga : Pencopotan Brigjen Endar Bisa Lunturkan Kepercayaan Publik Terhadap Firli Bahuri Cs

Diketahui, Heru melantik 65 pejabat pimpinan tinggi pratama yang terdiri atas 45 orang dilan­tik dan diambil sumpah/janji jabatan kembali (dikukuhkan) dalam jabatannya.

Sedangkan 20 orang pejabat lainnya dirotasi menempati ja­batan baru sesuai dengan Struk­tur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.