Dark/Light Mode

Barengan Dengan Momen Pilkada

Pemilihan RT, RW Dan LMK Di DKI Rawan Dipolitisasi

Senin, 7 Oktober 2024 06:50 WIB
Sekretaris Fraksi PDIP De­wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo.  (Foto: Dok. DPRD DKI Jakarta)
Sekretaris Fraksi PDIP De­wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo. (Foto: Dok. DPRD DKI Jakarta)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pelaksanaan pemilihan anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dan peremajaan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Wilayah (RW) di Jakarta sebaiknya ditunda. Sebab, kegiatan itu berdekatan dengan momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sehingga rawan dipolitisasi dan picu kegaduhan.

Usulan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PDIP De­wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo.

Berdasarkan Peraturan Gu­bernur (Pergub) Nomor 22/2022 Tentang RT/RW dan Surat Eda­ran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Nomor e-0010/SE/2024 tentang Pelak­sanaan Pemilihan Anggota LMK Periode 2024-2029, pemilihan anggota LMK dan peremajaan RT/RW dilakukan pada Oktober-November 2024.

Baca juga : Timnas Indonesia Tiba Di Bahrain, Tim Garuda Siap Tempur

“Sebaiknya dilaksanakan setelah Pilkada Serentak 27 November 2024 saja. Hal ini untuk mengantisipasi stabili­tas lingkungan karena tahapan Pilkada DKI Jakarta sudah memasuki masa kampanye pas­angan calon (paslon),” kata Rio, Sabtu (5/10/2024).

Jika dilaksanakan sesuai SE tersebut, Rio khawatir pemilihan LMK dan peremajaan RT/RW disusupi kepentingan politik.

“Sangat dimungkinkan ada irisan politisasi demi pemenangan salah satu paslon tertentu di wilayah tersebut,” ujarnya.

Baca juga : MotoGP, Bagnaia Rajai Sirkuit Motegi

Selain itu, Rio khawatir pe­milihan dan peremajaan tersebut mengganggu proses dan pelaksa­naan Pilkada. Terutama, tahapan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) yang sangat membutuhkan perhatian dan peran RT/RW.

“Jika terjadi peremajaan, maka dimungkinkan Ketua RT/RW yang baru terpilih (non in­cumbent) tidak cukup mema­hami kondisi data kependudukan warganya,” ucap Rio.

Ketua PDI Perjuangan Jakarta Timur ini menyebut, penundaan peremajaan RT/RW dan pemili­han LMK sangat bisa dimak­lumi. Sebab hal ini sebenarnya bukan hal baru di Jakarta.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.