RSUD-nya Tambah, Alkes Canggih Harus Dilengkapi

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan alat kesehatan (alkes) mumpuni untuk menopang kinerja tenaga kesehatan, terutama di daerah padat penduduk. Langkah ini diyakini akan mengerek layanan kesehatan di Ibu Kota.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Justin Adrian mengatakan, pelayanan kesehatan merupakan hak warga negara yang diatur dalam Undang-undang (UUD) 1945. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa se­tiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sementara itu, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.

“Komisi E mendorong agar Dinas Kesehatan segera mem­bangun RSUD karena pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan,” kata Justin saat membacakan Rekomendasi dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) Penyam­paian Hasil Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Rancangan Peraturan Dearah (Raperda) ten­tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, Jumat (22/11/2024).

Baca juga : Anthony Edwards Meradang

Selain itu, Komisi E meminta, Pemprov DKI menyediakan Pusat Pelayanan Masyarakat (Puskesmas) permanen Kelura­han Jatipadang, Jakarta Selatan.

“Karena sampai saat ini tem­patnya masih berpindah-pin­dah,” ujarnya.

Selain kemudahan akses, Justin juga meminta, seluruh pusat kese­hatan menyediakan alat kesehatan yang lengkap dan mumpuni. Sehingga pasien bisa ditangani dengan optimal, tanpa harus berpindah-pindah rumah sakit.

Baca juga : KIM Plus Menang Banyak

“Kami mendorong semua RSUD dilengkapi peralatan medis seperti di RSUD Koja dan Cilincing yang dilengkapi CT Scan dan MRI. Bersamaan dengan itu dilakukan peningkatan kompetensi SDM (sumber daya manusia),” ucapnya.

Dari hasil pembahasan dan pendalaman Raperda APBD tahun 2025, disepakati anggaran proporsi belanja sementara untuk Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta sebesar Rp 10,9 triliun.

Anggota Komisi E Anggi Arando Siregar meminta, Dinkes memenuhi fasilitas pelayanan pada anak yang memiliki riwayat jantung bawaan. Pasalnya, data Kementerian Kesehatan menyebut, sebanyak 12 ribu anak mengalami penyakit jan­tung bawaan. Penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

Baca juga : PPN 12 Persen Diundur

Menurut Anggi, kelengkapan fasilitas tersebut bisa memenuhi kebutuhan anak-anak yang me­miliki riwayat serupa secara op­timal. Anggi bercerita, di daerah pemilihan (dapil) dia ada tiga anak yang masuk ke RSUD Koja karena penyakit jantung bawaan. Namun mereka harus dirujuk ke Rumah Sakit Harapan Kita, karena alatnya tidak memadai.

“Harapannya, kita harus melakukan tindakan cepat dengan membeli alat-alatnya itu,” ujar Anggi.

Anggi mengakui, biaya memenuhi kebutuhan tersebut mahal. Apalagi, kasus kelainan jantung pada anak kebanyakan dari keluarga kurang mampu. Untuk itu, dia meminta Pemprov DKI Jakarta mem-backup ang­garan tersebut.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.