Tunda Dulu Deh Rencana Kerek Tarif Transjakarta

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebaiknya menunda rencana menaikkan tarif bus Transjakarta pada tahun depan. Sebab, di waktu yang bersamaan, beban ekonomi masyarakat sudah bertambah akibat dampak dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Diproyeksikan harga sejumlah barang kebutuhan naik sekitar 9,09 persen apabila tarif PPN menjadi 12 persen, tahun depan.

Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta lantang menolak usulan dari Dinas Perhubungan (Dishub) ini. Wakil Ketua Komisi B Wibi Andrino menyebutkan beberapa dasar pertimbangan menolak rencana kenaikan tarif Transjakarta. Di antaranya, situa­si ekonomi masih sulit. Kenaikan tarif transportasi umum seperti Transjakarta akan menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang sangat bergantung pada transportasi ini untuk aktivitas sehari-hari.

Baca juga : Inter Milan vs Como, Si Ular Besar Dituntut Ekstra

Kedua, lanjut Wibi, Transjakarta adalah layanan publik yang harus tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

“Saya percaya bahwa subsidi yang diberikan untuk layanan ini adalah bentuk investasi Pemerintah untuk memastikan akses transportasi yang merata dan adil,” ujarnya di Jakarta, Minggu (22/12/2024).

Dan ketiga, jika ada kebutuhan anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan Transjakarta, menurutnya, bisa dilakukan tanpa membebankan biaya tambahan kepada masyarakat.

Baca juga : Tinju, Usyk Patahkan Misi Balas Dendam Fury

“Optimalisasi manajemen dan alokasi anggaran yang lebih efisien harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Diingatkan Wibi, salah satu tu­juan utama lahirnya Transjakarta adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan dan polusi udara. Jika tarif dinaikkan, ada risiko sebagian masyarakat akan kembali meng­gunakan kendaraan pribadi, yang bertentangan dengan tujuan membangun transportasi massal. Karena itu, pihaknya mendesak Dishub untuk membatalkan rencana menaikkan tarif.

“Kami akan terus menga­wasi dan memastikan bahwa kebijakan transportasi di Jakarta tetap berpihak pada masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan,” tegasnya.

Baca juga : PT PP Minta Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah

Hal senada dilontarkan Sek­retaris Fraksi PDI Perjuangan Dwi Rio Sambodo. Rio meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencontohkan penerapan transportasi publik di sejumlah kota di Eropa. Di Benua Biru, ongkos transportasi publik murah. Bahkan ada yang tak memungut tarif alias gratis.

“Satu negara di Eropa, yang membuat kebijakan menggratis­kan pelayanan transportasi pub­lik, yaitu Luksemburg. Hal ini bisa menjadi referensi ke depan­nya,” kata Rio.

Selain itu, Pemprov Jakarta bisa mengadopsi kebijakan pa­ket tarif bulanan. Menurutnya, sistem langganan bulanan lebih fleksibel dan terjangkau. Sistem ini diterapkan di beberapa kota besar di dunia. Salah satunya, Moskow, Rusia.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.