Pemprov DKI Disarankan Tiru Belanda Dan Inggris

 Sebelumnya 
Manggarai Bersholawat

Untuk mengatasi kenakalan remaja, terutama tawuran. Gubernur Pramono memilih melakukan pendekatan humanis. Antara lain, memperpanjang jam operasional sejumlah taman dan perpustakaan.

Pramono juga akan menggelar program Manggarai Bershola­wat untuk mengatasi tawuran yang kerap terjadi di Manggarai, Jakarta Selatan.

“Saya akan undang kelompok-kelompok yang bertikai di sana. Ada RW 4, RW 5. Duduk bareng, apa akar permasalahan yang se­benarnya,” kata Pram di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2025).

Baca juga : Bologna Berpesta, Milan Merana

Pram menekankan penting­nya pendekatan kultural dan keagamaan dalam menyelesaikan konflik tersebut. “Program ini akan melibatkan semua pihak, ter­masuk majelis taklim,” tandasnya.

Untuk mewujudkannya, Pram akan meminta Wali Kota Jakarta Selatan mempersiapkan pelak­sanaan program tersebut. “Saya tidak bisa hanya menyalahkan warga. Menurut saya, cara-cara seperti itulah yang harus dilakukan. Melalui pendekatan kultural, keagamaan, menghar­gai warga,” ujarnya.

Pram menyebut, salah satu faktor pemicu tawuran di Mang­garai adalah masalah ketidakber­untungan, terutama anak-anak muda yang belum memiliki pekerjaan. Selain itu, kurang optimalnya pemanfaatan sarana olahraga dan fasilitas publik lain­nya. “Saya ingin menyelesaikan persoalan tawuran di Manggarai secara substansial,” ucapnya.

Sebagai Gubernur Jakarta, Pram sadar memiliki tanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut. Bukan sekadar mengam­bil langkah hukum menggunakan Perda dan sebagainya. Sehingga, berbagai upaya pendekatan akan dilakukan, termasuk mengatasi masalah pengangguran.

Baca juga : Bulutangkis, Jojo-Chico Cabut Dari Pelatnas PBSI

Menurut pengamat perkotaan Sugiyanto, penanganan terhadap anak-anak atau remaja bermasalah merupakan isu penting dalam tata kelola Pemerintah Daerah.

Karena itu, dia mendukung langkah Pemprov DKI mengambil pendekatan humanis dan progresif, melalui kebijakan memper­panjang jam operasional taman, perpustakaan, dan museum.

Pemprov DKI, menurutnya, menyediakan ruang-ruang pub­lik yang edukatif, aman, dan produktif bagi anak-anak dan remaja yang rentan terhadap perilaku menyimpang.

“Kebijakan itu selaras dengan prinsip perlindungan anak, sejalan dengan pendekatan pem­bangunan berkelanjutan yang berbasis pada pendidikan dan kebudayaan,” kata Sugiyanto, Rabu (14/5/2025).

Baca juga : Gandengan Tangan Dengan Ari Lasso

Menurutnya, mengatasi ke­nakalan anak tidak semata-mata soal penindakan. Tapi juga me­nyentuh aspek sosial, ekonomi dan psikologis. Banyak anak yang berperilaku menyimpang berasal dari lingkungan yang tidak kondusif, minim perhatian, dan terbatasnya akses terhadap hi­buran dan pendidikan yang sehat.

“Karena itu, kebijakan Pemprov DKI yang memperpanjang waktu operasional ruang-ruang publik kreatif dan edukatif, merupakan investasi sosial jangka panjang yang patut dicontoh,” ucapnya.

Sugiyanto yakin, dengan men­ciptakan ruang yang aman, inklusif dan inspiratif, memung­kinkan anak-anak tumbuh dengan potensi terbaiknya tanpa merasa tersisih atau dikucilkan.

Pendekatan ini, lanjut dia, se­jalan dengan prinsip dasar yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Per­lindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. [DRS/RAA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.