Banyak Godaan Korupsi, Pramono: Saya Harus Memproteksi Diri Saya Sendiri

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara terbuka mengungkap bagaimana harus menghadapi berbagai godaan korupsi selama menjabat. Menurutnya, godaan itu muncul karena besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya.

"Godaannya tidak kecil. Jakarta ini anggaranya Rp 91 triliun, Rp 91,2 triliun. Tahun depan ini menjadi Rp 94 triliun. Pasti semua orang ngiler. Pastilah. Maka saya harus memprotect diri saya sendiri dan untuk itu saya lakukan itu," kata Pramono di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis (10/7/2025).

Pramono menekankan bahwa perlindungan terhadap integritas pribadi adalah kunci utama untuk menghindari korupsi. Dia bahkan mengaku sengaja membuka data-data keuangan yang selama ini tidak tercantum secara resmi.

Baca juga : Tantangan Baru Pengamanan Wilayah Udara Indonesia Di Era Siber Dan AI

"Bukan yang tercantum di APBD, tapi yang off balance sheet. Yang tidak tercantum. Dibuka semua," ujarnya.

Lebih lanjut, Pramono menjelaskan alasan utama di balik upayanya tersebut.

"Kenapa saya lakukan itu? Saya memproteksi diri saya sendiri. Apalagi yang terbayang dalam wajah saya cucu saya, bagaimana kalau suatu hari ada apa-apa dengan diri saya sendiri," ucapnya.

Baca juga : Inul Cerita Kondisi Adam: Sudah Melek, Tapi Suara Masih Serak

Gubernur Pramono lantas menawarkan solusi cepat dengan satu syarat semua dilakukan secara transparan dan sesuai dengan penilaian resmi.

"Mau nggak sama-sama transparan, terbuka, kita selesaiin 1 minggu? Kaget. Gimana caranya Pak Gub? Udah saya jamin kamu selesai 1 minggu. Tapi kamu bayar sesuai dengan apa yang dihitung di appraisal bersama-sama," tegasnya.

Hasilnya? Dalam waktu singkat, pembayaran berhasil dilakukan.

Baca juga : Gubernur Pramono: Bank Jakarta Harus Profesional dan Siap IPO

"Akhirnya keluar angka berapa Bu? Rp 480 miliar. Bayar. Dan sekarang dibayar. Padahal ini sudah 12 tahun. Karena itu saya makin yakin," ujarnya.

Untuk mempercepat birokrasi dan menghindari celah korupsi, Pramono menetapkan aturan baru seluruh proses harus diselesaikan maksimal dalam 15 hari.

"Sekarang semuanya transparan, harus selesai 15 hari. Kalau 15 nggak selesai, gubernur yang tanda tangan. Selesai. Kemarin udah diketok 15 hari. Bapak-bapak, ibu sekalian boleh tanya staf saya yang ada di belakang," katanya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.