Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Arema FC Dibantai Persija, Walisson Maia Minta Maaf kepada Aremania
- Inter Milan Tekuk Shakhtar Donetsk, Carlos Augusto Jadi Penentu
- Mbappe Brace, Real Madrid Hajar RB Leipzig
- Jakmania Dilarang Hadiri 6 Laga Tandang, PSSI Sanksi Persija-Persita
- Madura United Vs Persib Bandung, Jadwal Padat Jadi Kendala
Alokasi Tak Sebanding Dengan Kebutuhan
Tekan Pengangguran, Tambah Dong Anggaran Pelatihan Kerja
Kamis, 22 Oktober 2026 06:25 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI meningkatkan anggaran pelatihan kerja secara signifikan. Pasalnya, alokasi anggaran pelatihan, pemagangan, dan penempatan tenaga kerja, belum sebanding dengan jumlah pengangguran di Ibu Kota.
Hal itu disampaikan Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike dalam Rapat Paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027, Senin (19/10/2026).
Yuke menyebut, anggaran untuk pelatihan kerja, pemagangan, dan penempatan tenaga kerja hanya sekitar Rp 53 miliar, atau 0,07 persen dari belanja daerah.
Sementara itu, jumlah pengangguran di Jakarta masih mencapai ratusan ribu orang. Anggaran pemagangan yang hanya sekitar Rp 4 miliar untuk setiap kota administrasi, menurutnya, perlu ditingkatkan.
Sedangkan APBD DKI mengalokasikan sekitar Rp 4,39 triliun untuk membiayai pekerja kontrak perorangan dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). “Artinya, APBD memang menciptakan lapangan kerja, tetapi lapangan kerja kontrak tahunan yang tidak membangun keterampilan,” kata Yuke.
Baca juga : Barca Diayam-ayamin, PSG Bagaikan Alien
Karena itu, Yuke meminta anggaran pelatihan kerja diperbesar dan disertai target penempatan tenaga kerja yang terukur. Peningkatan keterampilan dinilai penting untuk memperluas kesempatan kerja, sekaligus memperkuat daya saing tenaga kerja Jakarta.
Dia juga menyoroti kepastian kerja bagi pekerja kontrak, pemenuhan hak atas upah sesuai ketentuan, serta jalur peningkatan kompetensi dan sertifikasi.
Kebijakan ketenagakerjaan, menurutnya, tidak cukup hanya mengejar penyerapan tenaga kerja, tetapi juga harus memperhatikan kualitas dan keberlanjutan pekerjaan.
Selain itu, setiap proyek besar yang dibiayai melalui APBD, diminta mensyaratkan penyerapan tenaga kerja warga Jakarta. Dengan begitu, belanja pembangunan daerah diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Pekerjaan yang layak, adalah jalan paling pasti untuk keluar dari kemiskinan,” tegas Yuke.
Sebagai langkah konkret untuk memperluas akses kesempatan kerja, Pemprov DKI Jakarta menggelar Karier Jakarta dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Expo 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta ini menghadirkan 12 ribu lowongan kerja.
Baca juga : Nawaf/Indah Depak Ganda Campuran China
Kepala Dinas Nakertransgi DKI Jakarta Syaripudin mengatakan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jakarta turun dari 6,03 persen pada Februari 2026 menjadi 5,79 persen pada Mei 2026. “Meski demikian, jumlah pengangguran masih mencapai 323,66 ribu orang,” ujar Syaripudin dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan Karier Jakarta dan TKM Expo 2026 digelar secara hybrid atau kombinasi daring dan luring. Job fair daring berlangsung pada 8-29 Oktober 2026 melalui platform Karier Jakarta di Karier.jakarta.go.id.
Sementara itu, kegiatan luring menghadirkan 65 perusahaan dengan peluang kerja dalam negeri, dan 10 perusahaan dengan peluang kerja luar negeri pada 22–23 Oktober 2026 di Convention Hall SMESCO, lantai 2, Pancoran, Jakarta Selatan.
Syaripudin menjelaskan, expo tersebut bertujuan mempermudah pencari kerja memperoleh informasi lowongan, meningkatkan kompetensi, serta mempertemukan perusahaan dengan kandidat sesuai kebutuhan.
Lulusan baru, penyandang disabilitas, dan pencari kerja umum diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan untuk melamar dan mengikuti wawancara langsung.
Baca juga : Kecewa Berat, Trump Ditinggal Pemilih Latino
Selain bursa kerja, kegiatan ini menghadirkan informasi pelatihan dari Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD), diskusi mengenai ketenagakerjaan dan kewirausahaan, serta pameran usaha binaan program Tenaga Kerja Mandiri.
Pemprov DKI juga menjalankan program pelatihan berbasis kompetensi, pembentukan tenaga kerja mandiri, dan pemagangan bagi lulusan SMA/SMK. Program tersebut menjadi bagian dari JAKARTA BEKERJA dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Syaripudin berharap, berbagai program itu dapat memperluas akses warga terhadap pekerjaan yang layak, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. [DRS]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya