Demokrat Ngarep Presiden Terbuka Nyatakan Tolak Penundaan Pemilu

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman menyebut, menunda pemilu jelas melanggar konstitusi. Sebab, aturannya menyebut pemilu dilaksanakan setiap lima tahun.

"Politik harus dijalankan menurut konstitusi. Bukan menurut selera kekuasaan. Menurut konstitusi, pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," kata Benny melalui keterangan persnya, Kamis (24/2).

Anggota Komisi III DPR ini juga menegaskan bahwa menunda pemilu dengan memakai pendekatan ekonomi dan politik adalah tidak masuk akal. Termasuk melakukann penundaan pemilu karena indeks kepuasan masyarakat terhadap seorang kepala negara.

Baca juga : PDIP Tolak Usulan Penundaan Pemilu 2024

Dirinya pun berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa tampil ke hadapan publik dengan menolak usulan menunda Pemilu 2024.

"Presiden Jokowi sebaiknya menyatakan secara jelas dan terbuka sikapnya untuk menolak perpanjangan masa jabatan dengan alasan apa pun," bebernya.

Dia kemudian berharap, semua pimpinan partai politik dan golongan di masyarakat tetap patuh pada konstitusi tentang pelaksanaan pemilu.

Baca juga : Peringati Hari Sampah, Anies Dukung Gerakan Tropical Generasi Peduli

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 selama satu hingga dua tahun, agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.

Muhaimin menilai, pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir mengakibatkan stagnasi, bahkan penurunan perekonomian nasional. Namun, dalam beberapa waktu terakhir mulai tampak tren perbaikan ekonomi cukup positif.

"Saya menerima para pelaku UMKM, pebisnis, dan analis ekonomi dari berbagai perbankan, banyak masukan penting. Intinya, prospek ekonomi kita pascapandemi. Dari seluruh masukan itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu tahun atau dua tahun," kata Cak Imin, sapaan akrabnya usai menerima aspirasi para pelaku UMKM, pelaku bisnis, dan analis ekonomi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2). [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.