KPK Pamer Pengembalian Aset Miliaran Rupiah

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan hasil kinerja pemulihan keuangan negara sepanjang Januari hingga Maret 2022.

Hal itu disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri merespons rilis survei Indikator Politik Indonesia yang menyebut KPK sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) paling tak dipercaya masyarakat.

"Sepanjang periode Januari-Maret 2022, KPK berhasil mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi mencapai Rp Rp 179,390 miliar. Angka tersebut naik 157 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021, yang mencapai Rp 71,134 miliar," ujar Ali lewat pesan singkat, Kamis (9/6).

Baca juga : Kepala Perpusnas Dorong Masyarakat Sulteng Kelola Potensi Daerah

Kendati demikian, KPK mengapresiasi hasil survei tersebut. Dia menyatakan, hasil survei tersebut akan dijadikan sebagai bahan perbaikan.

Komisi antirasuah berharap, kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan bisa berdampak secara nyata dalam mendukung kemajuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Karena pengukuran itu akan menjadi masukan sekaligus motivasi bagi KPK untuk terus melakukan upaya perbaikan dalam melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi," bebernya.

Baca juga : Menhub: Pembangunan Harus Netes Ke Rakyat

Ali menjelaskan, KPK memiliki tiga pendekatan untuk menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Yakn,i melalui upaya edukasi dan peran serta masyarakat, perbaikan sistem tata kelola, serta penegakkan hukum tindak pidana korupsi. Ali berharap, tiga pendekatan pemberantasan korupsi itu memberikan dampak yang konkret.

"Untuk menumbuhkan kesadaran dan budaya antikorupsi di masyarakat, menutup celah-celah rawan korupsi dalam sistem tata kelola, serta efek jera bagi para pelaku dan pemulihan kerugian keuangan negara melalui penanganan perkara korupsi," tandasnya.

Dalam hasil survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia, KPK disebut menjadi APH yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat. Survei itu digelar tanggal 18-24 mei 2022 dan dilakukan melalui metode Random Digit Dialing (RDD).

Baca juga : Tana Toraja Kini Punya Perpustakaan Berkonsep Rumah Adat Tongkonan

"KPK di antara lembaga penegak hukum tingkat trust-nya paling rendah," ungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi saat merilis hasil surveinya, Rabu (8/6).
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.