Dewan Pers

Dark/Light Mode

Tingkat Kepercayaan Masyarakat Menurun

KPK Pamer Pengembalian Aset Miliaran Rupiah

Kamis, 9 Juni 2022 18:07 WIB
Gedung KPK. (Foto: Ist)
Gedung KPK. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan hasil kinerja pemulihan keuangan negara sepanjang Januari hingga Maret 2022.

Hal itu disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri merespons rilis survei Indikator Politik Indonesia yang menyebut KPK sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) paling tak dipercaya masyarakat.

"Sepanjang periode Januari-Maret 2022, KPK berhasil mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi mencapai Rp Rp 179,390 miliar. Angka tersebut naik 157 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021, yang mencapai Rp 71,134 miliar," ujar Ali lewat pesan singkat, Kamis (9/6).

Kendati demikian, KPK mengapresiasi hasil survei tersebut. Dia menyatakan, hasil survei tersebut akan dijadikan sebagai bahan perbaikan.

Berita Terkait : Kepala Perpusnas Dorong Masyarakat Sulteng Kelola Potensi Daerah

Komisi antirasuah berharap, kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan bisa berdampak secara nyata dalam mendukung kemajuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Karena pengukuran itu akan menjadi masukan sekaligus motivasi bagi KPK untuk terus melakukan upaya perbaikan dalam melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi," bebernya.

Ali menjelaskan, KPK memiliki tiga pendekatan untuk menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Yakn,i melalui upaya edukasi dan peran serta masyarakat, perbaikan sistem tata kelola, serta penegakkan hukum tindak pidana korupsi. Ali berharap, tiga pendekatan pemberantasan korupsi itu memberikan dampak yang konkret.

"Untuk menumbuhkan kesadaran dan budaya antikorupsi di masyarakat, menutup celah-celah rawan korupsi dalam sistem tata kelola, serta efek jera bagi para pelaku dan pemulihan kerugian keuangan negara melalui penanganan perkara korupsi," tandasnya.

Berita Terkait : Menhub: Pembangunan Harus Netes Ke Rakyat

Dalam hasil survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia, KPK disebut menjadi APH yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat. Survei itu digelar tanggal 18-24 mei 2022 dan dilakukan melalui metode Random Digit Dialing (RDD).

"KPK di antara lembaga penegak hukum tingkat trust-nya paling rendah," ungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi saat merilis hasil surveinya, Rabu (8/6).

 

Adapun RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak dengan sampel sebanyak 1.213 responden.

Margin of error dalam survei diperkirakan lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling.

Berita Terkait : Tana Toraja Kini Punya Perpustakaan Berkonsep Rumah Adat Tongkonan

Berdasarkan tingkat kepercayaan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berada di posisi teratas dengan tingkat kepercayaan 85,3 persen, disusul presiden 73,3 persen, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebanyak 66.6 persen.

Selanjutnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan 60,5 persen, pengadilan dengan 51,1 persen, dan KPK dengan 49.8 persen. Di bawah KPK, ada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan partai politik. ■