Dark/Light Mode

Sultan: Diskusi Capres Jawa Non-Jawa Sudah Usang

Rabu, 26 Oktober 2022 10:57 WIB
Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin. (Foto: Istimewa)
Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengkritisi pernyataan sejumlah tokoh yang menyatakan sikap skeptis terhadap kehadiran bakal calon presiden (capres) yang bukan keturunan Jawa selama ini.

Menurutnya, paradigma politik Jawa dan non Jawa atau Jawasentris tersebut sangat tidak relevan lagi untuk dibicarakan di negara demokrasi yang besar seperti Indonesia. Sultan mencontohkan Pemerintahan Inggris yang hari ini dipimpin oleh seorang Perdana Menteri keturunan India.

"Bahwa benar terdapat realitas demografis dan popular vote yang besar di Pulau Jawa pada setiap momen pemilu. Tapi itu tidak berarti kita menutup diri dan peluang bagi keterpilihan putra-putri terbaik bangsa dari daerah-daerah lain dari seluruh Indonesia," ungkap mantan aktivis KNPI itu melalui keterangan resminya pada Rabu (26/10).

Baca juga : Serang Polisi Pake Kawanan Lebah

Oleh karena itu, kata Sultan, paradigma politik Jawasentris tersebut harus diakhiri dengan pembaharuan sistem rekruitmen politik terhadap figur bakal capres pada setiap pemilu langsung.

Dia mengamini kata Presiden Jokowi, bahwa Parpol tidak boleh semboro memilih capres.

"Apalagi parpol cenderung hanya dengan melihat fakta popularitas dan elektabilitas yang diukur oleh lembaga survei politik saja. Sistem rekrutmen politik capres harus dilakukan dengan mekanisme dan standar nominasi tertentu yang ideal," tegas Pimpinan DPD termuda asal Bengkulu itu.

Baca juga : Ganjar Bakal "Disidang" Hasto

Di sisi lain, lanjut Sultan, hasil pemilu tidak hanya dihitung dari popular vote saja. Tetapi juga diukur dengan sebaran electoral college. Karena harus diakui bahwa kualitas pemilih sangat rentan dimanipulasi dengan money politics dan isu politik identitas.

"Dengan demikian keadilan politik dan paradigma politik Jawa atau non-Jawa dapat kita seimbangkan. Jangan sampai kita selalu terjebak dalam dikotomi politik identitas suku dan agama tertentu saja yang dinilai berhak menjadi pemimpin nasional," tegasnya.

Diketahui, terdapat pernyataan dari beberapa tokoh nasional terkait calon presiden yang secara realitas politik elektoral dan historis hanya akan diwakili oleh figur dari suku Jawa. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.