Dewan Pers

Dark/Light Mode

Semua WNI Berhak Memilih Dan Dipilih

Stop Dikotomi Capres Jawa Dan Non Jawa!

Senin, 26 September 2022 08:00 WIB
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. (Foto: Antara)
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. (Foto: Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka - Selama ini Presiden Indonesia berasal dari suku Jawa. Meski tak ada aturan dalam konstitusi yang melarang etnis mana pun menjadi Presiden, namun suku non Jawa dinilai sulit bersaing menjadi orang nomor satu di negeri ini.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, tidak ada dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi dan peraturan perundangan yang mengatur asal daerah calon presiden (capres).

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI), baik itu dari Jawa mau pun non Jawa memiliki hak sama. Namun, dia mengakui, sulit bagi capres non Jawa menang.

Berita Terkait : Ekonomi Berputar Kesehatan Terjamin

“Capres dari non Jawa, strategi pemenangannya lebih sulit. Susah menang. Bahkan dari hasil pilpres ke pilpres, semua yang menang jadi presiden berasal dari suku Jawa,” kata Agung dalam keterangannya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Kendati begitu, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Kosgoro 1957 itu menyerukan semua elite partai politik dan masyarakat menghindari politik identitas.

Soalnya, dikotomi Jawa dan non Jawa dalam memilih pemimpin bagi indonesia sejatinya tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi bangsa. Terlebih, dalam upaya menghormati kebhinekaan serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berita Terkait : Mini Klinik Pertamina Siaga Di 4 Titik Rest Area Dan Non Tol Jabar

“Dikotomi Jawa dan non Jawa biasanya dijadikan strategi kampanye untuk meraih suara. Mengingat jumlah pemilih di Jawa sangat besar,” ujarnya.

Diakui Agung, dalam hal kontestasi demokrasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), secara tidak sadar masyarakat memilih pemimpin yang berasal dari wilayahnya.

Kenyatannya, masih ada beberapa daerah baik di Jawa maupun luar Jawa yang calon kepala daerahnya berasal dari daerah setempat. Padahal, semua WNI memiliki hak sama maju sebagai kepala daerah.

Berita Terkait : KBRI Bangkok Meriahkan 55th Diplomatic Red Cross Bazaar

“ini tantangan demokrasi kedepan sebagai bagian dari hak dan ruang yang sama bagi WNI untuk maju di pilkada mana pun,” tuturnya.
 Selanjutnya