Presiden Terpilih Pemilu 2024 Harus Siap Pindah Ke IKN Lho

RM.id  Rakyat Merdeka - Daftar rombongan yang akan menempati Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah ditetapkan. Presiden, wakil rakyat hingga sektor keuangan, jadi yang pertama menghuni IKN.

Fungsional Perencana Ahli Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Hayu Parasati mengungkapkan, ada lima klaster yang akan pindah ke IKN. Klaster pertama akan menjadi rombongan awal yang pindah pada 2024.

Klaster pertama tersebut, yakni Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca juga : Dukung Piala Presiden Esports 2022, Coda Hadirkan Program Cek Kesehatan

“Klaster pertama seharusnya pindah di tahap pertama tahun 2024, siapa saja? Presiden dan wakil presiden dan lembaga tinggi negara. Kemudian, Kemenko se­mua Kemenko, Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan,” kata Hayu, Selasa (22/11).

Hayu mengatakan, kementerian/lem­baga yang mendukung kerja presiden dan wakil presiden masuk juga di klaster pertama. Yaitu, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kepala Staf Kepresidenan dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Lalu, kementerian yang mendukung proses perencanaan penganggaran dan kinerja pembangunan.

Baca juga : Bang Anies Belum TentuMenang Pilkada DKI Lho

Dalam hal ini Bappenas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kemudian, kementerian/lembaga yang menyiapkan infrastruktur dasar termasuk Kementerian PUPR garda terdepan. Karena yang membangun tahun depan PUPR itu, Kemenkominfo, Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.

Hayu mengatakan, alat pertahanan dan keamanan dan kementerian/lembaga yang mendukung penegakan hukum masuk juga dalam klaster pertama. Yakni, Mabes TNI, TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, Mabes Polri, Paspampres, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kejaksaan Agung (Kejagung), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga : BBM Satu Harga Pertamina Kini Hadir di 123 Kabupaten

“Terakhir di klaster pertama adalah Lembaga Negara Independen dan Badan Publik (BI, OJK, LPS, BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan),” ucap dia.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya siap pin­dah ke IKN Nusantara. Saat ini, BI sudah berada pada tahap akhir penyesuaian kon­septual desain perpindahan ke IKN.

“Kami tahun depan sudah mulai mem­persiapkan untuk kepindahan BI ke IKN,” katanya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.