DOB Bagian Percepatan Pembangunan Papua

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Badan Percepatan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Yohanes Walilo menegaskan bahwa Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua adalah bagian dari percepatan pembangunan.

Hal itu juga disampaikan dalam sambutannya di pembukaan Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) 2023 di Kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (26/9).

Yohanes mengajak seluruh pimpinan untuk tidak mengkotak-kotakkan Papua karena adanya DOB. Yohanes menyeru seluruh pimpinan di tanah Papua agar kompak dan bersatu.

Dia mendorong agar daerah-daerah yang bergabung di dalam FORDASI untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah, pusat dan kementerian.

"Tidak boleh ada saling kotak setelah DOB di Papua bukan untuk membedakan, tetapi kita harus satu dan sejak dulunya memang satu," tegas Yohanes.

Baca juga : Top! Insinyur PLN Indonesia Power Raih Anugerah Satyalancana Pembangunan

Yohanes menjamin Papua sebagai provinsi induk di tanah Papua mendukung keputusan apapun dalam FORDASI 2023.

"Kami mendukung apapun yang dihasilkan nanti dalam rapat. Supaya dapat berguna untuk melaksanakan tugas di tanah ini," ungkapnya.

Dalam kesempatan lainnya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menilai DOB membuka peluang untuk mempercepat dan memacu pembangunan di Papua.

Baru-baru ini Wasekjen Pengurus Besar HMI, Suardi Soamole menyatakan bahwa pelaksanaan dan implementasi DOB sangat efektif. Dia menilai DOB dapat mendongkrak pembangunan di wilayah Papua.

Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 terkait dengan Otonomi Khusus Papua, pelaksanaan dan implementasi dari hal tersebut sangatlah efektif.

Baca juga : DPR Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Para Honorer

"Dengan DOB mampu memberikan sebuah peluang baru terhadap proses terjadinya keberlangsungan pembangunan yang ada di wilayah Papua," kata Suardi saat memberikan keterangan persnya kepada awak media.

Suardi menengarai bahwa pembangunan adalah masalah utama masyarakat Papua. Sebab itu, DOB bisa menjadi langkah konkret untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan kemudian kebutuhan yang paling pokok seperti pembangunan infrastruktur," ungkap Suardi.

Hal senada disampaikan oleh Yapen Karolin, salah satu perwakilan Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yapen. Dia mengatakan bahwa DOB merupakan kebijakan yang direspon positif oleh masyarakat. Menurutnya pembangunan berjalan baik di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Pembangunan saat ini terkait dengan infrastruktur, pendidikan, dan sosial masyarakat itu sudah berjalan dengan cukup baik. Terutama di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pembangunan infrastruktur saat ini sudah berjalan secara menyeluruh ke seluruh daerah," terang Karolin.

Baca juga : Kunjungi Rempang, Airlangga Pastikan Pemerintah Bangun Rumah Untuk Warga

Karolin menilai DOB memangkas kesenjangan dan memperpendek rentang kendali masyarakat. Selain itu, jangkauan serta akses untuk transportasi dari kabupaten ke provinsi menjadi lebih baik.

Karolin berharap DOB terus membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat di daerah-daerah tersebut.

"Kalau misalnya dari segi pendidikan di daerah untuk pembangunan sekolah, akses belajar belum dipenuhi berpotensi menimbulkan konflik sosial, begitu pula bila fasilitas kesehatan belum terpenuhi," ujar Karolin.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.