Dark/Light Mode

Dukung Jokowi, ReJO Pro Gibran: UU Bolehkan Presiden Kampanye

Rabu, 24 Januari 2024 22:04 WIB
Darmizal. (Foto: Ist)
Darmizal. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Relawan Jokowi untuk Prabowo Gibran (ReJO Pro Gibran), HM Darmizal sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut kepala negara boleh kampanye dan mendukung Capres.

"Presiden itu dipilih oleh rakyat yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itu jabatan politik. Sah-sah saja seorang presiden mendukung calon yang akan menjadi presiden untuk menggantikan posisinya," kata Darmizal saat dihubungi wartawan, Rabu (24/1/2024).

Baca juga : Dukung Jokowi, PSI: Keberpihakan Presiden Pada Capres Dan Parpol Bukanlah Dosa

Darmizal lalu mengutip pasal 281 UU Pemilu  No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam UU tersebut, kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota harus memenuhi ketentuan, yaitu tidak menggunakan fasilitas negara dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.

“Pada saat Bu Mega kompetisi dengan Pak SBY pada 2004, Bu Mega Kampanye apa tidak? Pada saat SBY maju periode kedua di 2009, kampanye apa tidak? Jika semua berani bersikap jujur dan bertindak sesuai undang-undang maka politik dan kampanye akan berlangsung riang gembira kok,” kata Darmizal.

Baca juga : Dukung UMKM, Gibran Pake Sepatu Hingga Jam Tangan Produk Lokal

Mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat ini berkeyakinan sinyal yang diberikan Jokowi tersebut mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Keyakinan itu diperkuat oleh komentar Jokowi hari ini. Maka kami yakin Prabowo Gibran akan menang dalam Pilpres," pungkasnya.

Baca juga : PSI: Dukungan Presiden Ke Capres Bukan Dosa

Sebelumnya, di Halim Perdanakusuma, Jokowi mengatakan, seorang Presiden juga boleh memihak pasangan calon tertentu. “Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, selain merupakan pejabat publik, seorang Presiden juga merupakan pejabat politik. Kendati demikian, Jokowi menegaskan, dalam berkampanye, Presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.