Dark/Light Mode

Turun Ke Raja Ampat

KPK Bongkar Pungli Wisatawan Dan Hotel

Rabu, 10 Juli 2024 06:10 WIB
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria. (Foto: Istimewa)
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar pungutan liar (pungli) kepada wisatawan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Uang yang diraup diperkirakan belasan miliar per tahun.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria mengemukakan, modus pungli meminta uang Rp 100 ribu hingga Rp 1 juta kepada setiap kapal yang akan menuju lokasi penyelaman.

“Di wilayah Wayak sendiri, minimal ada 50 kapal datang, sehingga potensi pendapatan dari pungutan liar ini mencapai Rp 50 juta per hari dan Rp 18,25 miliar per tahun,” ungkap Dian lewat keterangan tertulis Rabu, 9 Juli 2024.

Baca juga : Buktikan Bukan Titipan Kang Emil

Pungli juga dialami pengusaha yang membuka hotel yang di kawasan wisata ini. Mulai saat pembayaran lahan hingga pengelolaan sampah hotel.

“KPK terus mendorong Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk segera menyelesaikan permasalahan ini, dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat setem­pat,” ujar Dian.

Satgas KPK turun ke Raja Ampat kali ini, untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha, penertiban pajak daerah, sekaligus memastikan sistem pemungutan pajak oleh pemerintah setempat.

Baca juga : Jokowi Maunya Birokrasi Lincah, Cepat & Taktis

Kabupaten Raja Ampat men­jadi sasaran KPK lantaran—berdasarkan data Kementerian Keuangan—Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya baru men­capai 4,15 persen, dengan nilai pajak dan retribusi hanya sebesar 1,08 persen pada 2023.

Mendapati kondisi itu, KPK melakukan pendampingan ke­pada Pemkab Raja Ampat untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi yang efektif dan akuntabel. Lembaga antirasuah membantu membangun sistem yang transparan, terintegrasi, dan minim celah korupsi.

Menurut Dian, upaya ini penting untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah dan mencegah potensi kerugian negara.

Baca juga : Prabowo Makin Lincah

Upaya ini perlu dibarengi pengawasan agar tidak ada kebocoran pajak daerah, baik karena gratifikasi, pungutan liar, maupun manipulasi data.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.