PB HMI Nilai Pansus Haji Kontroversial Dan Politis, Ini Alasannya

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (PB HMI) menilai, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024, kontroversial.

Sebab, pansus haji ini dibentuk menjelang transisi pemerintahan. Maka, opini publik dengan sendirinya mengarah ke hal politis.

PB HMI pun meminta pansus tidak membuat gaduh dengan narasi-narasi yang dilemparkan ke media massa.

Hal itu disampaikan oleh Ketua PB HMI MPO Mahfut Khanafi usai acara Dialog Publik Menelaah Kebijakan Inovasi Haji 2024 digelar PB HMI, di Asrama Haji Yogyakarta, Sabtu (27/7/2024).

Baca juga : Ethereum Diprediksi Bakal Ungguli Bitcoin, Ini Alasannya

“Soal Pansus Haji tentu kami berpesan, terkait fakta di lapangan itu benar atau tidak, mau tidak mau opini publik menilai itu bukan pansus, tetapi pansos, karena ini mendekati momentum transisi pemerintahan,” ujar Mahfut.

“Terlepas benar atau tidak, silakan dibuktikan di proses hukum nanti. Setidaknya jangan bikin gaduh dalam hal narasi haji karena orang Indonesia itu selalu bahagia setelah pulang haji,” imbuhnya.

Mahfut menilai, Pembentukan pansus sah-sah saja. Asalkan, jangan dipakai untuk gerakan-gerakan politik.

“Kenapa itu terjadi di 2024? Kenapa 2023 tidak ada narasi tentang pansus, bahkan di haji-haji sebelumnya. Apakah ini karena ada momentum politik atau tidak, biar publik yang menilai,” ucap Mafhut, mempertanyakan.

Baca juga : Indef Minta Wacana BMAD Keramik Dikaji Lagi, Ini Alasannya

PB HMI menilai, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) telah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jemaah dalam penyelenggaraan haji 2024.

“Kalau seandainya kita berbicara fakta tentu pesan kita kepada Kementerian Agama (Kemenag) yaitu teruslah memberikan pelayanan baik dalam hal haji, yang sudah baik ini, ditambahi lagi,” pesan dia.

Adapun PB HMI menggelar acara dialog publik tersebut menyusul penutupan operasional pelaksanaan haji 2024 oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pada hari Kamis (25/7/2024).

Acara dialog publik ini digelar untuk menjembatani antara pemerintah dan masyarakat terkait persoalan pelaksanaan haji. Harapannya, bisa memberikan informasi yang valid.

Baca juga : Aliansi Akademisi Minta Obral Guru Besar Distop, Ini Alasannya

“Karena banyak juga informasi yang kemudian harus kita luruskan, terutama terkait Pansus Haji. Harapannya melalui kegiatan ini kita bisa memberikan informasi yang valid. Ada klarifikasi dan konfirmasi antara masyarakat dan pemerintah melalui perwakilannya,” katanya.

Acara itu menghadirkan dua narasumber, yaitu Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Al Makin dan Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj.

Selain masyarakat dan pengurus HMI, turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Ahmad Bahiej.

Mahfut mengatakan, PB HMI akan terus melanjutkan kegiatan seperti ini untuk mendorong dan menginformasikan pembahasan mengenai masalah dan persoalan kompleksitas ibadah haji. Tidak hanya hari ini, tetapi juga tahun-tahun berikutnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.