Mendesak, Bentuk Badan Pelindungan Data Pribadi

 Sebelumnya 
Soal pembentukan badan pengawas yang akan memantau kelancaran UU PDP, sambung dia, nantinya badan itu akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres). Menurut Hokky, Perpres tentang Badan Pengawas PDP sudah dirancang, dan salah satu hal yang telah dipastikan ada di dalamnya ialah struktur organisasi lembaga pengawas.

“Namun, mekanisme cara kerja dan kewenangannya dari badan pengawas itu, masih perlu dibahas lebih mendetail. Ada kemungkinan Perpres (Badan Pengawas PDP) selesai duluan daripada PP-nya, karena aturan lembaga pengawas kan diam­anatkan sebelum Oktober (2024). Tapi, saat ini dua-duanya kami paralel kerjakan,” jelas Hokky.

Anggota Komisi I DPR, Ju­nico B P Siahaan mengatakan, di era digital seperti saat ini data pribadi pengguna sering dikumpulkan dan diproses oleh layanan online. Dalam setiap aplikasi, layanan-layanan itu selalu memberikan informasi di depan, mereka adalah aplikasi atau platform yang akan mengolah data si pengguna.

Baca juga : Rena Da Frina Dan Rusli Mesra, Bakal Duet Di Pilwalkot Bogor?

Nico menilai, hal semacam itu rentan terhadap penyalah­gunaan dan kebocoran data, serta memicu kekhawatiran bagi pengguna. “Dengan meningkat­nya insiden pelanggaran data, perlindungan data pribadi men­jadi sangat penting untuk men­jaga kepercayaan pengguna dan kepatuhan hukum,” tegasnya.

Di media sosial X, netizen geram dengan maraknya kasus kebocoran data pribadi. Sekali­pun dirugikan, masyarakat kerap menjadi korban juga bingung mau mengadu kemana.

Akun @00ptri mengaku pri­hatin dengan kasus penjualan data pribadi masyarakat di Indonesia di forum-forum internet. “Lama-lama data warga Indo­nesia nggak akan ada harganya, saking seringnya bocor dan diperjualbelikan di internet,” sindirnya.

Baca juga : Hilirisasi Sumber Daya Alam Untuk Transformasi Ekonomi

Akun @yantiroyo354 meng­ingatkan, kebocoran data milik pemerintah bisa berefek pan­jang, karena bisa berhubungan dengan rahasia negara.

“Kalau data-data penting sam­pai bocor, para pejabat bisa ‘tersandera’ asing. Terlebih, kalau dibelakangnya ada state sponsor, sumber daya alam kita bisa hilang, dan rakyat semakin melarat. Kalau ada pejabat bisa mikir sampai situ, syukur alham­duillah banget,” cuitnya.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Senin, 12 Agustus 2024 dengan judul Sering Bocor Kemana-mana, Mendesak, Bentuk Badan Pelindungan Data Pribadi

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.