Butuh Komitmen Prabowo Memberdayakan Warga Desa

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemberdayaan masyarakat desa perlu diperkuat oleh kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Untuk memastikan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran telah menurun, sesuai klaim Presiden Jokowi selama 10 tahun pemerintahannya.

"Kemiskinan memang menurun di era Pak Joko Widodo. Namun, dibantu top-down masif dari aparat pemerintah desa. Sementara pelibatan akar rumput banyak diabaikan, padahal pembangunan itu berdampak kalau partisipatif," nilai Guru Besar Ekonomi UGM Gunawan Sumodiningrat. 

Baca juga : Pemerintahan Prabowo Mau Bikin Badan Karbon

Dia mengakui, pembangunan di negara manapun dan kapanpun tidak mungkin bisa 100 persen menyejahterakan rakyatnya. "Untuk infrastruktur desa, Pak Jokowi oke banget. Sayangnya, Undang-Undang Desa tidak disambungkan dengan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Penguatan BumDes juga hanya kelembagaan, bukan tataran warga desa," beber eks Deputi Kepala Bappenas dan Deputi Sekretaris Wapres itu. 

Kondisi itu layak diperhatikan oleh pemerintahan baru mendatang. Gunawan yakin Presiden Terpilih Prabowo akan mampu memperbaiki demi pelaksanaan UUD 1945. "Saya mengenal betul komitmen Jenderal Prabowo sejak menjabat Danjen Kopassus. Waktu itu, ada kerja sama Kopassus dengan kami selaku pimpro IDT (Inpres Desa Tertinggal). Lalu, program anti kemiskinan disempurnakan hingga menjadi PNPM," ungkap eks asisten begawan ekonomi Prof Mubyarto itu.

Baca juga : Industri Manufaktur Membutuhkan Stimulus

Pentingnya pemberdayaan masyarakat juga ditegaskan Ketua Yayasan Grha Sembada Insani (GSI) A. Iskandar Zulkarnain. Dia menyarankan program One Village One Product (OVOP) untuk mengembangkan produk unggulan desa berbasis potensi yang ada. "Setelah OVOP, kemudian dikembangkan One Village One Cooperative (OVOC) sebagai pilihan kelembagaan ekonomi berbasis sosial. Lalu, One Village One Financial Institution (OVOF) guna membangun lembaga-lembaga keuangan pendukung ekonomi desa," terang Iskandar. 

Menurut bankir syariah itu, gerakan Membangun Indonesia Dari Desa Berbasis Ekonomi Kreatif yang digagas Prof Gunawan, juga bisa mendukung program makan bergizi gratis sekaligus mengembangkan ekonomi lokal. "Keberhasilan program sangat bergantung persiapan desa," tandas Iskandar. 

Baca juga : Amankan Munas & Perkuat Pemerintahan Prabowo-Gibran

Di tempat terpisah, Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) Agus Moh. Najib sepakat bahwa pembangunan nasional idealnya bercorak bottom-up dari desa. Hal itu sesuai salah satu misi Asta Cita Prabowo-Gibran. Yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. "Butuh pemberdayaan desa atau kelurahan supaya berdikari. Didorong penggalian potensi ekonomi setempat, dikembangkan secara kreatif dan gotong royong bekerja sama dengan daerah lain," tutur Najib. 

Jika hal tadi terlaksana, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu yakin ekonomi nasional bakal merata dan kebal krisis. "Gagasan dari sila kelima Pancasila mementingkan pemerataan kesejahteraan dimulai dari desa," tuntas Najib.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.