Pemerintahan Prabowo Mau Bikin Badan Karbon

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, berkomitmen terhadap penurunan emisi karbon. Salah satu upaya yang akan dilakukan, yakni menyiapkan pembentukan badan karbon.

Badan karbon akan bertanggung jawab terhadap pengendalian perubahan iklim dan tata niaga karbon.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden Jokowi telah memiliki sejumlah rumusan kebijakan rendah karbon dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah nasional (RPJMN), serta memiliki komitmen penurunan emisi karbon.

“Dalam masa transisi Pemerintahan ini, harapannya ada kebijakan yang lebih mengakselerasi dalam kepemimpinan selanjutnya,” kata Moeldoko dalam Rapat Koordinasi Terkait Transisi Menuju Ekonomi Hijau dan Kebijakan nilai Ekonomi Karbon di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Baca juga : Piala Super Eropa 2024, Los Blancos Raih Gelar Keenam

Rapat itu dihadiri Moeldoko dan juga Ketua Tim Ekonomi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran Periode 2024-2029, Burhanuddin abdullah, beserta pejabat lainnya dari kementerian/lembaga terkait.

Moeldoko mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk memulai pembahasan sinkronisasi dan transisi keberlanjutan implementasi kebijakan pengendalian karbon.

Dalam pandangannya, Satgas berfungsi menyiapkan Peraturan Pemerintah terkait pembentukan Badan Pengelola Pengendali Perubahan Iklim dan Tata niaga Karbon (BP3I-TNK) pasca Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029, yang akan dipimpin Prof. Laode Kamaluddin selaku Tim Ekonomi Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Tenaga ahli Utama Kantor Staf Presiden Ishak Saing.

Moeldoko menjelaskan, Indonesia memiliki tantangan pembiayaan dalam rangka memenuhi target penurunan emisi pada 2030.

Baca juga : Kimberly Ryder, Bingung, Suami Ogah Bercerai

Menurutnya, potensi perdagangan karbon di Indonesia sangat besar karena memiliki kekayaan alam. Antara lain banyaknya hutan tropis serta keanekaragaman hayati laut dan pesisir (blue carbon) berupa mangrove, serta lahan gambut yang dapat menjadi sumber penyerapan karbon dan sangat penting mengatasi krisis iklim.

“Indonesia bisa menangkap potensi ekonomi besar dari pasar karbon dan menjadi sumber penerimaan negara yang besar, baik melalui perdagangan karbon secara bilateral maupun mekanisme bursa karbon,” jelasnya.

Dia menjelaskan, kewajiban untuk memenuhi komitmen global dalam mengurangi emisi karbon sejalan dengan 8 Misi asta Cita Presiden Prabowo, yaitu untuk mendorong kemandirian bangsa. Salah satunya melalui ekonomi hijau.

Salah satunya dengan membentuk BP3I-TNK yang bertugas mengarahkan, mengelola dan mengawasi pengendalian perubahan iklim berkelanjutan, serta mewujudkan kedaulatan karbon dengan memanfaatkan teknologi blockchain.

Baca juga : Jokowi Beri Bintang untuk Prabowo, Luhut, Erick, Paloh

“Harapannya, semua dapat turut berkoordinasi dalam merumuskan badan dan revisi Perpres 98 Tahun 2021,” kata Burhanuddin.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.