Menyongsong Transisi Indonesia Maju

Saat Indonesia merayakan HUT ke-79 kemerdekaannya, peringatan HUT ini bukan hanya momentum untuk mengenang sejarah panjang perjuangan bangsa, tetapi juga untuk merenungi berbagai tantangan. 

Dalam perjalanan 79 tahun Indonesia merdeka, baru pertama terjadi peringatan HUT dilaksanakan di dua tempat, yakni di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Istana Merdeka, Jakarta, hal ini menandai babak baru dalam perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Di tengah proses pembangunan kota yang modern dan ramah lingkungan, peringatan kemerdekaan ini menggambarkan semangat gotong royong serta visi besar Indonesia untuk meratakan pembangunan ke seluruh penjuru negeri.

IKN bukan sebatas menjadi simbol harapan akan terciptanya pusat pemerintahan yang tidak hanya menjadi wajah baru negara, tetapi juga tempat yang mencerminkan kebhinekaan, kemajuan teknologi, dan harmoni dengan alam. Di tengah hiruk pikuk pembangunan, perayaan ini mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan dari penjajahan, tetapi juga tanggung jawab untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia dalam dinamika era transisi pemerintahan, krisis iklim global, ketahanan pangan, hingga dinamika penegakkan hukum di tengah revisi RUU Polri yang memicu kontroversi.

Transisi Pemerintahan dan Stabilitas Politik

Indonesia berada di ambang transisi pemerintahan, dengan Pemilu 2024 yang akan menentukan arah kepemimpinan nasional. Stabilitas politik menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan pembangunan, terutama di tengah dinamika politik global yang semakin kompleks. Kesiapan menghadapi perubahan, baik dari sisi kebijakan maupun infrastruktur politik, akan menentukan bagaimana Indonesia melanjutkan langkahnya sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara.

Transisi pemerintahan di Indonesia selalu menjadi momen penting yang menentukan arah masa depan negara. Setiap pergantian kepemimpinan membawa harapan baru, tetapi juga risiko bagi stabilitas politik. Proses transisi yang berjalan dengan baik menunjukkan kematangan demokrasi dan ketahanan institusi politik di Indonesia. 

Namun, jika tidak dikelola dengan bijak, transisi ini dapat memicu ketegangan politik, ketidakpastian ekonomi, dan bahkan gangguan sosial. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemimpin baru untuk mampu membangun kepercayaan publik, menjaga kelancaran birokrasi, dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan strategis tetap berjalan tanpa hambatan yang berarti.

Stabilitas politik juga sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk partai politik, masyarakat sipil, dan aktor ekonomi. Koalisi yang solid dan komunikasi yang transparan menjadi kunci untuk menghindari konflik serta menjaga kepercayaan masyarakat. Semangat soliditas ini dicerminkan dengan bergabungnya Partai Nasdem dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebelum 2 hari dilaksanakan upacara peringatan HUT RI di IKN pada 15 Agustus 2024 dan disusul partai non parlemen yakni PPP dan Perindo. 

Dalam konteks Indonesia yang beragam, menjaga keseimbangan antara kepentingan pusat dan daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Dengan mengedepankan dialog, inklusivitas, dan penegakan hukum yang adil, transisi pemerintahan dapat menjadi momentum untuk memperkuat fondasi politik dan mendorong stabilitas yang berkelanjutan.

Transformasi Penegakkan Hukum melalui Reformasi Polri

Di sisi lain, Polri sebagai lembaga yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, juga berada di persimpangan jalan menuju transformasi yang lebih humanis. Harapan publik terhadap Polri semakin tinggi, terutama dalam hal pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan. Transformasi ini harus mencakup perubahan paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih preventif, partisipatif, dan melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan.

Berdasarkan laporan World Justice Project (2023), skor indeks negara hukum Indonesia atau rule of law pada tahun 2023 ada di level 0,53 (dengan nilai 1 sebagai nilai tertinggi). Skor ini sama dengan skor pada tahun sebelumnya. Skor ini menempatkan Indonesia pada peringkat 66 dari 142 negara. Tentunya laporan inj mengindikasikan kondisi yang stagnan, dan ini menjadi "PR" dalam pemerintahan transisi. 

Transformasi Polri menuju polisi yang lebih humanis merupakan upaya fundamental dalam merespons tuntutan masyarakat yang semakin kritis terhadap pelayanan publik dan penegakan hukum. Pendekatan humanis ini menekankan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan kepolisian. 

Dengan transformasi ini, Polri diharapkan tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom masyarakat yang mampu menjalin hubungan yang baik dengan warga, serta menciptakan rasa aman tanpa menimbulkan ketakutan. Program-program pelatihan dan pendidikan di lingkungan kepolisian pun diharapkan terus diperbarui untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam tugas sehari-hari.

Perjalanan menuju transformasi ini tidaklah mudah. Polri harus menghadapi tantangan internal seperti perubahan budaya organisasi yang masih kerap bersifat hierarkis dan militeristik. Selain itu, tantangan eksternal, seperti persepsi publik yang sudah terlanjur skeptis, juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, transformasi ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, media, dan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat, Polri dapat bertransformasi menjadi institusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga integritas dan profesionalisme sebagai aparat negara.

Namun, tantangan terbesar Polri saat ini adalah menghadapi revisi UU Polri yang cenderung dianggap eksesif oleh berbagai kalangan. Revisi ini dinilai bisa memperluas kewenangan Polri, namun juga berpotensi menimbulkan kekhawatiran terkait akuntabilitas dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Tantangan ini harus direspons dengan kebijakan yang bijak dan transparan, agar reformasi di tubuh Polri tetap berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Dalam demokrasi yang sehat, Polri harus mampu menjaga keseimbangan antara menjaga keamanan dan menghormati hak asasi manusia. Reformasi Polri harus diarahkan untuk menciptakan institusi yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga mampu melayani masyarakat dengan pendekatan yang inklusif dan non-diskriminatif. Polri harus menjadi bagian dari solusi dalam menjaga keutuhan negara dan mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Kolaborasi dalam Menyongsong Masa Depan

Di tengah berbagai tantangan ini, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Peringatan kemerdekaan ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi krisis iklim, ketahanan pangan, serta memastikan transisi pemerintahan berjalan dengan baik. Masyarakat juga perlu diberikan ruang partisipasi yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dengan semangat kemerdekaan yang ke-79, Indonesia harus optimis dalam menyongsong masa depan. Tantangan yang ada bukan untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi dengan kerja keras, inovasi, dan solidaritas nasional. Masa depan Indonesia terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan, menjaga persatuan, serta terus berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Di usia 79 tahun kemerdekaannya, Indonesia harus terus melangkah maju. Segala tantangan, baik dari sisi transisi pemerintahan, krisis iklim global, ketahanan pangan, hingga transformasi penegakkan hukum melaluo reformasi Polri, harus dihadapi dengan kepala tegak dan semangat persatuan. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang sesungguhnya, yakni terbangunnya masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat.

Dr. Rasminto
Akademisi Universitas Islam 45 (Unisma), Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) dan Anggota Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi DKJ

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.