Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Dari waktu ke waktu, seruan yang menggemakan khilafah untuk menggantikan sistem pemerintahan di suatu negara masih saja terdengar, tak terkecuali di Indonesia. Berbagai propaganda dari para pengusung ideologi transnasional ini selalu menyusup dan menumpangi isu-isu yang sedang menyita perhatian publik.
Membahas propaganda khilafah dan signifikansinya, KH Helmi Ali Yafie menjelaskan, sama dengan seluruh sistem pemerintahan yang pernah ada dalam peradaban manusia, khilafah pun memiliki banyak kekurangan. Pendiri Lembaga Kajian Pembangunan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) ini membandingkan sistem kekhilafahan dengan praktik kerajaan yang umum di wilayah Timur Tengah.
“Kalau kita kembali mempelajari sejarah, sistem Khilafah itu seringkali mengacu pada model yang dijalankan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah. Dari masing-masing kelompok yang sempat memimpin, sebenarnya semua itu tidak jauh berbeda dengan apa yang kita kenal sebagai sistem kerajaan,” terang Kiai Helmi.
Dia menambahkan, justru dengan kegagalan dan ketidakpuasan masyarakat Timur Tengah dengan sistem kekhilafahan, muncul gerakan baru yang disebut dengan sufisme. Sufisme hadir sebagai sikap kritis terhadap gaya dan pola kehidupan keluarga khalifah yang saat itu bermewah-mewahan dan senang memamerkannya.
Baca juga : Ahli Perencanaan Kota Dukung Gagasan Ridwan Kamil Tentang Mixed Use Building
Anggota Badan Pengawas Perhimpunan Rahima ini menyebutkan, negara Indonesia terbentuk sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Landasan negara ini disepakati mengingat beragamnya latar belakang anak bangsa yang sama-sama ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di masa lalu.
“Saya kira tidak ada Indonesia, seperti sekarang ini, kalau para pendiri bangsa tidak sepakat. Model bernegara seperti sekarang inilah yang sudah dipilih. Terlepas dari kekurangannya, model bernegara Indonesia bisa dipertanggungjawabkan dan faktanya tetap eksis sampai sekarang,” ujar Kiai Helmi.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Taqwa, Pinrang, Sulawesi Selatan, ini mengatakan, problem terbesar yang dirasakan masyarakat saat ini sebenarnya adalah persoalan ekonomi. Dalam hal keagamaan, mayoritas orang Indonesia sudah terbiasa hidup dalam keberagaman. Relatif sulit bagi ideologi seperti khilafah untuk masuk dan jadi suara mayoritas di Indonesia.
Kiai Helmi menerangkan, ideologi khilafah tidak bisa dikatakan mengacu kepada Al-Qur'an, karena praktik kekhilafahan berdasarkan pada tafsir sekelompok orang saja. Oleh karena itu, menurutnya, bentuk negara RI sekarang ini adalah yang terbaik. Sebabnya, dengan bentuk ini, Indonesia bisa merangkum keberagaman, seperti pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Baca juga : Mentan: Implementasi B50 Catatan Sejarah Kemandirian Energi Nasional
“Intinya, yang diterapkan di Timur Tengah belum tentu bisa diterapkan di sini. Apalagi ideologi baru belum tentu menyelesaikan persoalan Indonesia” imbuh Sekjen PB DDI periode 2015-2020 ini.
Kiai Helmi mengingatkan, rakyat Indonesia, terlebih lagi yang Muslim, harus ingat bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang sudah termaktub dalam Al-Qur'an. Jik Tuhan menghendaki manusia ini memiliki latar belakang yang sama, tentu mudah saja bagi-Nya. Akan tetapi, manusia ditakdirkan dalam perbedaan agar masing-masing dari mereka bisa saling memahami, mengenali, dan menghormati.
Ia berharap, masyarakat Indonesia tetap waspada terhadap provokasi yang mungkin ditemui berbarengan dengan kejadian tertentu yang menyita perhatian publik. Menurut Kiai Helmi, propaganda khilafah tidak lebih dari sekadar pembalikan fakta sejarah yang dilebih-lebihkan tanpa mau jujur dengan segala kekurangannya.
Kiai Helmi meminta masyarakat Indonesia tidak bosan untuk terus belajar dan mencari sandaran ilmu pada organisasi keagamaan yang telah teruji kredibilitasnya, seperti Nahdlatul Ulama, Darud Da’wah wal Irsyad, dan Muhammadiyah.
Baca juga : Bakti PHE Dukung Kedaulatan dan Jaga Ketahanan Energi Nasional
“Oleh karena itu, sebenarnya tugas dari organisasi-organisasi agama di Indonesia itu diharapkan bisa memberikan penjelasan tentang apa itu agama, dan bagaimana posisinya dalam suatu negara. Kemudian, bagi rakyat Indonesia agar mau mencari klarifikasi dari informasi yang beredar, khususnya mengenai propaganda khilafah, sehingga memiliki dasar rujukan yang kuat,” pungkas Kiai Helmi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
