BPIP: Pembumian Pancasila Sejalan Pemerintah

RM.id  Rakyat Merdeka - Pusat Riset Center for Strategic Policy Studies (CSPS), Unit Kerja Khusus Center for Strategic and Global Studies (CSGS) serta Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia menggelar Strategic Policy Forum (SPF). Selama dua hari, seminar dan FDG "Membedah Program Strategis Pemerintahan Baru dan Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2024" akan memberikan masukan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Forum kebijakan strategis tersebut diapresiasi oleh Direktur Sosialisasi dan Komunikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Agus Moh Najib. 

"Gagasan forum UI ini sangat penting. Sebagai kontribusi para akademisi dan birokrat bagi perbaikan Indonesia ke depan. Mereka tidak hanya mengevaluasi, tapi juga memberikan tawaran solusi," ujar Najib. 

Baca juga : Urusan Lobi, Beringin Serahkan Sama Bahlil

Sebagai lembaga negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, Najib meyakinkan BPIP yang dipimpin oleh Yudian Wahyudi berusaha keras sejalan dengan pemerintah. "Baik di era Presiden Jokowi, maupun Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang. Sebagai lembaga integrator, BPIP senantiasa sejalan pemerintah dalam pembumian Pancasila," tutur Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu. 

Menurut Najib, 8 isu utama yang dibahas forum adalah salah satu cita-cita pendirian NKRI, yakni memajukan kesejahteraan sosial. 

"Secara merata dapat dilakukan apabila nilai-nilai demokrasi ekonomi diimplementasikan oleh semua K/L terkait dan pemerintah daerah," tukasnya. 

Baca juga : Bamsoet Ajak Elite Politik Implementasikan Pancasila dalam Politik Kebangsaan

Lebih detail, Najib berharap Kementerian bidang ekonomi, Kemendes, Kemenkes, Kementerian ESDM, KLHK dan lainnya dapat bersinergi. Mewujudkan kesejahteran dan kemakmuran sesuai nilai-nilai Pancasila. "Begitu pula, misalnya RAPBD, diarahkan untuk pembangunan berorientasi masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu," terangnya. 

Dengan kata lain, lanjut Najib, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan RAPBD Pemda perlu berorientasi pada demokrasi ekonomi. "Dinikmati seluruh rakyat, dari Sabang sampai Merauke," tandasnya. 

Sementara itu, Ketua CSPS dan CSGS UI Guntur Subagja Mahardika menjelaskan 8 isu strategis yang dibahas dalam forum ini. Yakni stunting dan gizi buruk, kemiskinan, kesenjangan ekonomi dan ekonomi Pancasila, kemandirian pangan, krisis energi, krisis lingkungan, dan isu sumber daya alam.

Baca juga : Pemerintahan Prabowo-Gibran: Pembangunan Desa Untuk Pemerataan Ekonomi

"Hasil forum ini akan melengkapi kajian CSPS UI terhadap isu-isu strategis tersebut," kata Guntur.

"Kami berharap policy paper dan rekomendasi dapat diserahkan langsung kepada Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto," imbuh Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia (Intani) itu. 

Hadir puluhan narasumber dalam forum. Di antaranya Purnomo Yusgiantoro (Eks Menteri ESDM), Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional), Noor Achmad (Kepala Baznas), Marsudi Kisworo (Dewan Pengarah BRIN), Gunawan Sumodiningrat (Guru Besar Ekonomi UGM), Rini Setiani (Direktur BKPM), Eri Cahyadi (Walikota Surabaya), birokrat lain, dan akademisi UI.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.