Pengamat: Hormati Hak Prerogatif Prabowo Bentuk Kabinet Merah Putih

RM.id  Rakyat Merdeka - Ekonom Partai Buruh, Gede Sandra, menyatakan bahwa pembentukan Kabinet Merah Putih (KMP) adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang harus dihormati. Menurut dia, Prabowo tentu memiliki alasan tersendiri dalam menyusun KMP, yang terdiri dari 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, serta 5 pejabat setingkat menteri, termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet.

Gede mengapresiasi sejumlah kementerian yang diisi pejabat karier dan profesional. "Ini sesuai visi kabinet zaken atau berdasarkan keahlian. Semoga dalam perjalanannya amanah dan kebijakannya bermanfaat untuk peningkatan kemakmuran rakyat," kata Gede. 

Gede menyebut komposisi KMP tidak semua diisi tokoh parpol atau relawan. Adapula pejabat karier dan profesional yang masuk. Misalnya, Budi Santoso yang ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Menteri Perdagangan (Mendag). 

Sebelum masuk KMP, Budi menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag. Pria kelahiran Jakarta pada 9 Februari 1968 itu, sempat menjabat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Desember 2022-Agustus 2024), Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei (September 2020 - Desember 2022) dan Kepala Biro Keuangan Kemendag (Juni 2020 - September 2020).

Baca juga : Presiden Prabowo Gelar Sidang Kabinet Perdana Sore Ini

Demikian pula Hanif Faisol Nurofiq yang dipercaya Presiden Prabowo menjabat Menteri Lingkungan/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, berasal dari internal. 

Sebelum meraih posisi puncak di Kementerian Lingkungan, pria kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur pada 21 Maret 1971 itu, benar-benar menapak dari bawah. Pada 1993, dia mengawali karir sebagai forest ranger atau wirawana KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan) di Kalimantan Selatan (Kalsel). 

Sempat menjabat Kepala Dinas Kehutanan Kalsel pada 2016 hingga 2020. Kemudian ditarik ke pusat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK. Kemudian naik pangkat menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK.

Pun demikian dengan Dudy Purwagandhi yang dipilih Presiden Prabowo menjabat Menteri Perhubungan (Menhub), menggantikan Budi Karya Sumadi, bukan titipan parpol atau siapa-siapa. Dia murni profesional. 

Baca juga : Prabowo Menunjukkan Keberanian Dan Patriotik

Karier awalnya sebagai staf asisten BOD PT Tri Usaha Bhakti Truba pada 1997 hingga 2004. Kemudian naik menjadi General Affair Department Head pada 2004 hingga 2007.

Selanjutnya, Dudy menjadi internal audit PT Dua Samudera Perkasa (2007-2008). Menjabat Direktur PT Jhonlin Marine Trans pada 2008, dan Direktur PT Jhonlin Air Transport (JAT) hingga 2009.

Setelah itu, dia menjabat Direktur PT Dua Samudera Perkasa (2009-2011), Direktur Seacons Trading Limited di Singapura (2010-2020), dan Komisaris PT Satui Terminal Utama (2015-2019).

Pada 2019, Dudy mendampingi Prabowo sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pemilu 2019. Setahun kemudian menjabat Komisaris PLN. Tahun ini, dia sempat menjadi Staf Khusus Menteri PAN RB.

Baca juga : Dipisahkan, Kemenkumham Siap Bertransformasi dalam Kabinet Merah Putih

Pengamat Ekonomi Politik, Mohammad Zulfikar Dachlan menyampaikan hal senada. Ia menilai  jumlah 108 menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) merupakan bagian dari strategi Presiden Prabowo.

Menurut Zulfikar, Prabowo tentu memiliki pertimbangan yang independen dalam membentuk Kabinet Merah Putih. Ia punya keyakinan Prabowo sebagai politisi senior, pemimpin partai, dan mantan militer tidak mudah dipengaruhi atau ditekan dalam menentukan susunan kabinet. 

"Jadi, kita harus menghormati hak prerogatif presiden. Kalau sejak awal sudah curiga, itu artinya kita meremehkan beliau. Saya kira, tidak begitu. Beri kesempatan dulu, lalu mari kita awasi dan evaluasi," kata Zulfikar, dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2024).

Menurut Zulfikar, pada akhirnya akan ada seleksi alam dalam kabinet. Ia juga menyebut keputusan Prabowo membentuk kabinet gemuk membawa sejumlah risiko karena harus menyediakan anggaran gaji yang tak sedikit. Belum lagi persoalan kantor, kepegawaian dan sebagainya. Perlu aturan yang jelas untuk mengaturnya agar tidak terjadi tumpang tindih. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.