Dark/Light Mode

Rakor Dengan Kepala Daerah, Yusril Ingatkan KUHP Baru Berlaku Setahun Lagi

Kamis, 7 November 2024 14:21 WIB
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Foto: YouTube/Kemendagri RI)
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Foto: YouTube/Kemendagri RI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengingatkan bahwa sekitar setahun lagi, Indonesia akan menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional baru. KUHP baru ini, sebutnya akan menggantikan sistem hukum kolonial yang telah lama digunakan.

"KUHP nasional yang baru ini memberikan harapan baru," ujar Yusril dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, Kamis (7/11).

Karena KUHP baru ini, jelas Yusril dirancang sesuai dengan karakter dan prinsip hukum yang dianut oleh masyarakat Indonesia, termasuk nilai-nilai hukum adat, tradisi, dan hukum Islam. 

Baca juga : Direktur yang Jadi Pj. Kepala Daerah Tak Akan Rangkap Jabatan di KPK

Selain menggantikan hukum kolonial yang lebih bersifat retributif, KUHP baru ini juga menekankan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice.

Yusril mengatakan bahwa penegakan hukum tidak lagi hanya berfokus pada hukuman, melainkan pada pemulihan hak korban dan penciptaan kedamaian di masyarakat. 

"Lebih mendekatkan kepada keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hak-hak dari korban dan kedamaian di tengah masyarakat," tuturnya.

Baca juga : 3 Direkturnya Jadi Pj Kepala Daerah, Ini Pesan Pimpinan KPK

Yusril juga menekankan bahwa pendekatan restorative justice sudah menjadi bagian dari hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Menurutnya, kedua hukum ini mengedepankan musyawarah dan penyelesaian damai sebelum norma hukum pidana ditegakkan. 

"Hukum adat dan hukum Islam mengedepankan aspek restoratif, di mana para pihak disuruh untuk bermusyawarah, berdamai, mencari jalan tengah dalam menyelesaikan konflik," ujar Yusril.

Dalam waktu satu tahun ke depan, pemerintah akan menyelesaikan lima undang-undang terkait yang menjadi pendukung implementasi KUHP baru ini. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.