Anggaran Dipotong, Para Menteri Tidak Berani Protes

RM.id  Rakyat Merdeka - Instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penghematan APBN berimbas pada pemotongan anggaran kementerian dan lembaga. Para menteri legowo dan tidak berani protes atas kebijakan ini.

Arahan Prabowo tersebut ditindaklanjuti Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan menerbitkan Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian dan Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.

Dalam surat tersebut, Sri Mul meminta para menteri dan pimpinan lembaga untuk memangkas anggaran di 16 pos belanja yang dianggap kurang penting. Besarannya bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Baca juga : Kakek Presiden Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Beberapa pos yang terkena pemangkasan misalnya, belanja alat tulis kantor, rapat seminar, dan diklat. Selain itu, para menteri juga diminta memangkas anggaran dalam pos belanja percetakan dan suvenir, sewa gedung, kendaraan, dan peralatan, jasa konsultan, dan lisensi aplikasi serta perjalanan dinas. 

Dengan pemangkasan tersebut, Bendahara Negara berharap APBN dapat dihemat hingga Rp 256,1 triliun. Anggaran penghematan itu, nantinya akan dialihkan pada program prioritas yang dibutuhkan rakyat. Salah satunya, untuk menambah anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga memangkas anggaran kementerian dan lembaga. Setidaknya ada 16 kementerian dan lembaga yang yang mengalami pemotongan anggaran. Beberapa di antaranya Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), hingga Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

Baca juga : Prabowo Minta Aset Negara Dikembalikan

Pemangkasan anggaran juga terjadi di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kemenko Kumham, Imigrasi dan Pemasyarakatan ; Kemenko Bidang Pangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang. Nilai pemangkasan anggaran bervariasi. Mulai dari 50 hingga 80 persen.

Menanggapi kebijakan tersebut, sejumlah menteri sudah angkat bicara. Para menteri mengaku memahami kebijakan tersebut dan tak berani protes.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kementeriannya siap mengurangi anggaran dengan memangkas anggaran perjalanan dinas, rapat dan melakukan efisiensi biaya konsumsi.

Baca juga : Pramono Ditantang Segera Beresin Banjir

“Kerja efektif, efisien, dan banyak berdoa, jangan sering-sering hujan, kalau hujan kan berdampak macam-macam, bencana, sedimentasi tambah banyak,” kata Dody, di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (31/01/2025).

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan hal senada. Menteri asal PKB ini mengatakan kementeriannya tengah melakukan review untuk menentukan pos mana yang dapat dipangkas. Sebagai pembantu Presiden, Maman merasa harus siap dalam mengawal program Presiden.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.