Minta Tak Lampaui Batas Komentari Reshuffle, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

RM.id  Rakyat Merdeka - Isu reshuffle kabinet mulai mengemuka setelah 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

“Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi, semuanya diserahkan kepada Pak Presiden,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2).

Bahlil juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang melampaui batas kewenangan dengan ikut campur dalam urusan reshuffle. Menurutnya, hanya Presiden yang memiliki hak mutlak untuk mengangkat atau memberhentikan para menterinya.

Baca juga : 50 Konglomerat Amerika Kepincut Program Prabowo

“Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bahlil menyebutkan bahwa setiap menteri wajib mengikuti arahan Presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan.

“Sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu Presiden. Menteri itu pembantu Presiden,” kata Bahlil.

Sinyal Reshuffle

Baca juga : Vini Masih Mandul, Brazil Gagal Raih Poin Penuh

Isu perombakan kabinet mencuat setelah Presiden Prabowo memberikan peringatan tegas kepada para menterinya saat menghadiri puncak peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

“Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” tegas Prabowo.

Pernyataan Prabowo ini langsung ditafsirkan sebagai sinyal reshuffle oleh Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.

Baca juga : Menteri Agama Temui KPK, Bahas Program Antikorupsi di Kemenag

“Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Kamis (6/2/2025).

Ia menambahkan bahwa setiap menteri harus bekerja maksimal dan mengimbangi kinerja Prabowo demi menunaikan janji kampanye Presiden.

“Tentunya dalam evaluasi 100 hari Presiden, yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya,” kata Dasco.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.