Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo, dari Narasi Menjadi Nyata

RM.id  Rakyat Merdeka - Dosen Komunikasi UIN Bandung Ridwan Sutandi menilai Presiden Prabowo Subianto secara konsisten membangun narasi anti-korupsi yang kuat sejak masa kampanye hingga awal masa kepemimpinan.

Dalam berbagai pidato kenegaraan, Prabowo menekankan pentingnya integritas dalam pemerintahan dan komitmen untuk memberantas korupsi.

Sebagai contoh, dalam pidato pelantikan pada Oktober 2024, Prabowo secara eksplisit menyatakan tidak akan mentolerir praktik korupsi dalam bentuk apa pun.

Narasi ini kemudian diperkuat dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah pada November 2024.

Saat itu, Presiden menegaskan bahwa pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.

Dari sudut pandang komunikasi politik, konsistensi narasi ini berperan penting dalam membentuk ekspektasi publik dan membangun legitimasi kebijakan anti-korupsi.

“Dengan secara berulang menyampaikan pesan serupa di berbagai forum, Prabowo berhasil memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam penegakan hukum," ucap Ridwan.

Hal ini telah berkontribusi pada terbentuknya persepsi positif masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.

Baca juga : Puan Klaim Bawa Pesan Mega

Langkah-langkah awal yang diambil dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi berfungsi sebagai simbol politik yang kuat dari komitmen pemerintahan Prabowo.

Tindakan tegas terhadap kasus-kasus korupsi berprofil tinggi menjadi pesan yang jelas kepada publik dan elit politik bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik koruptif.

Sikap ini dipertegas dengan pernyataan Prabowo dalam Rapat Kabinet Terbatas pada Desember 2024. Prabowo menegaskan tidak akan ragu untuk mencopot jabatan siapa pun, termasuk menteri, yang terbukti menyalahgunakan anggaran negara.

Pendekatan komunikasi yang tegas ini telah menimbulkan efek jera yang signifikan di kalangan birokrasi.

Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan penurunan sebesar 15 persen pada indikator potensi korupsi di lingkungan pemerintahan dalam tiga bulan pertama kepemimpinan Prabowo.

"Ketegasan ini juga tercermin dalam instruksi presiden kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang berpotensi merugikan keuangan negara," ujar Ridwan.

Menurut Ridwan, Presiden Prabowo menerapkan pendekatan komunikasi kebijakan yang transparan dalam upaya pemberantasan korupsi. Setiap kebijakan anti-korupsi dikomunikasikan secara jelas melalui berbagai saluran, termasuk pidato resmi, konferensi pers, dan platform media sosial.

Dalam Konferensi Pers Kebijakan Anti-Korupsi pada Januari 2025, Prabowo memaparkan secara detail Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi 2025-2029 yang mencakup digitalisasi layanan publik, penguatan sistem pengawasan internal, dan reformasi birokrasi.

Baca juga : ASN Bekerja 6 Jam Sehari Selama Ramadan

Strategi komunikasi clean and clear ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk mempublikasikan laporan anggaran secara berkala kepada publik.

Keterbukaan informasi ini telah meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sebanyak dua poin dalam survei awal tahun 2025 yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia.

Komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi juga diwujudkan melalui penguatan hubungan dengan lembaga-lembaga penegak hukum.

Dalam kasus dugaan megakorupsi Rp 271 triliun yang melibatkan tersangka Harvey Moeis, Presiden memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan menyeluruh tanpa intervensi politik.

"Prabowo juga memperkuat KPK dengan menambah anggaran operasional sebesar 20 persen pada APBN 2025 dan mendukung revisi UU KPK untuk mengembalikan kewenangan penyadapan tanpa izin pengadilan," ungkap Ridwan.

Data statistik dari Kejaksaan Agung menunjukkan peningkatan 30 persen dalam penanganan kasus korupsi selama tiga bulan pertama pemerintahan Prabowo dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

KPK juga mencatat peningkatan operasi tangkap tangan sebanyak 40 persen pada periode November 2024 hingga Januari 2025.

Baca juga : Dukung Pemberantasan Korupsi, FSPPB Lawan Informasi Sesat Terkait Pertamina

"Dukungan terhadap lembaga penegak hukum ini menjadi bukti nyata bagaimana komunikasi politik anti-korupsi Prabowo diterjemahkan ke dalam tindakan konkret," bebernya.

Secara personal dan institusional, Presiden Prabowo berhasil membangun citra sebagai pemimpin yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi.

Strategi manajemen citra ini tidak hanya diterapkan pada dirinya, tetapi juga pada Kabinet Merah Putih secara keseluruhan.

Prabowo memperkenalkan pakta integritas yang harus ditandatangani oleh seluruh anggota kabinet dan kepala lembaga, yang berisi komitmen untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi.

Selain itu, dia menerapkan sistem evaluasi kinerja triwulanan yang memasukkan indikator integritas dan transparansi sebagai komponen penilaian.

Hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada Januari 2025 menunjukkan bahwa 68 persen responden mempercayai keseriusan Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi, meningkat dari 52 persen pada Oktober 2024.

"Penangkapan beberapa tokoh berpengaruh yang terlibat korupsi, termasuk dua mantan menteri dan seorang gubernur, semakin memperkuat persepsi publik tentang komitmen anti-korupsi pemerintahan saat ini," tutup Ridwan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.