Dark/Light Mode

Perlu Kolaborasi Dan Kerja Keras Wujudkan Swasembada Pangan Di Tanah Air

Kamis, 20 Maret 2025 13:09 WIB
Dialog Publik yang digelar Divisi Humas Polri, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025). (Foto: Dok Panitia)
Dialog Publik yang digelar Divisi Humas Polri, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025). (Foto: Dok Panitia)

RM.id  Rakyat Merdeka - Untuk mewujudkan swasembada pangan perlu dukungan dari berbagai pihak, apalagi jika ingin mencapai kemandirian. Karena itu, diperlukan kolaborasi semua pihak terkait untuk mewujudkannya.

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc. mengemukakan, kalau dilihat dari supply and demand sebetulnya sudah swasembada. Tapi tidak ada gunanya swasembada kalau warga tidak bisa makan.

"Swasembada bukan tujuan tetapi alat untuk menuju kemandirian," tegas Bustanul dalam Dialog Publik yang digelar Divisi Humas Polri, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025) pagi

Ia membandingkan dengan Singapura yang tidak swasembada tetapi pumya kemandirian pangan. Menurut Prof. Bustanul, sektor pertanian saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ia menguraikan, jaman Presiden Suharto saat ekonomi tumbuh 7 persen sektor pertanian tumbuh 5 persen. Sementata sekarang saat ekonomi tumbuh 5 persen pertanian tumbuh tidak sampai 1 persen.

Ia menyesalkan sedikitnya penyuluhan pertanian, dan minimnya minat anak muda terjun ke pertanian.

Baca juga : Sempat Diskorsing Dan Kontroversial, Munas IKA PMII Lanjutan Bakal Digelar April

"Perlu kolaborasi antar semua pihak terkait dalam mengatasi masalah ini, memperbanyak tenaga kerja terdidik  ke sektor pertanian," tegasnya.

Dukungan Teknologi

Ketua Kelompok Substansi Perencanaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Siti Haryati, SP., M.Sc., mengakui beratnya mewujudkan swasembada pangan, apalagi kemandirian pangan. Namun ia menegaskan pemerintah ingin swasembada secepat-cepatnya. Upaya tersebut menghadapi berbagai tantangan, di antaranya masalah cuaca, alih fungsi lahan, dan minimnya SDM.

"Petani banyak yang senior, yang muda-muda susah terjun ke sawah," keluh Sri  Haryati sembari menambahkan masalah sarana dan prasarana yang terbatas.

Ia juga menyampaikan, bahwa masalah pupuk saat ini sudah selesai, tersedia barangnya dan mudah didalat.

Baca juga : Buah Bibir Nusantara Gelar Buka Puasa Bersama Media

Sementara Wakil Satgas Pangan Polri Kombes Moh. Samsul Arifin, S.I.K., MH., Polri berupaya membantu pemerintah mewujudkan kemandirian pangan.

"Polri sadar perlu kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan swasembada pangan," tutur Samsul.

Kombes Samsul Arifin menambahkan, Polri telah melalukan berbagai upaya dalam mendukung program pemerintah swasembada pangan, di antaranya memanfaatkan lahan-lahan kosong milik Polri untuk tanaman pangan, perekrutan tenaga-tenaga pertanian, dan pemanfaatan pekarangan anggota untuk tanaman pangan.

Wakil Dirut PT. Pupuk Indonesia Gusrizal memastikan adanya pabrik pupuk di sentra-sentra pangan tanah air. Sehingga tidak ada lagi alasan pupuk sulit didapat dan harganya mahal.

"Secara produksi ada 14 juta ton, yang disubsidi 9,5 juta ton," ungkap Gusrizal.

Baca juga : 400 WNI Korban Online Scam Di Myawaddy, Myanmar Telah Tiba Di Tanah Air

Ia memastikan PT. Pupuk Indonesia berusaha keras menyediakan pupuk di manapun sentra-sentra pertanian berdiri untuk memudahkan petani mengaksesnya.

"Pupuk berkontribusi 62 persen produktivitas tetapi harganya hanya 23 persen, dan jika pupuk subsidi bisa mengurangi biaya produksi sampai 9%," pungkas Gusrizal.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.