FGP Dorong Pemerintah Audit Sumber Aliran Dana untuk NGO

RM.id  Rakyat Merdeka - Forum Gerak Pemuda (FGP) meminta pihak-pihak yang merepresentasikan organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk tidak melakukan reaksi berlebihan dalam menyikapi kebijakan yang diputuskan Pemerintah.

Koordinator FGP Fikri Fahrudin menduga aksi berlebihan dari oknum masyarakat sipil adalah karena memperoleh dukungan dari pihak asing.

"Indonesia belakangan ini sedang mengalami proses bernegara yang cukup carut marut akibat banyak aktivis, LSM dan ormas pro-demokrasi yang melakukan aksi unjuk rasa terkait beberapa persoalan yang terjadi," kata Fikri, dalam keterangannya, Rabu (26/3/2025).

Fikri mengklaim, FGP memperoleh laporan adanya peran asing dalam aliran dana aksi unjuk rasa yang dilakukan oknum masyarakat sipil. 

Baca juga : Adecco Dorong Tenaga Kerja Terampil Dan Berdaya Saing

Dia menyebut, ada dugaan keterlibatan ormas asal Amerika Serikat (AS) dan sebuah yayasan sebagai mitra strategis ormas asal negeri Paman Sam di Indonesia itu dalam mendukung aksi unjuk rasa dari kelompok masyarakat sipil.

"Aliran dana asing tersebut tidak hanya terjadi pada tahun ini, tapi aliran tersebut sudah terjadi sekian tahun sebelumnya sekitar mulai dari 2019," tuturnya.

Ia bilang, dana yang dikucurkan tidak sedikit. Jumlahnya, tambah Fikri, mencapai miliaran rupiah.

"Ini dana yang cukup fantastis menyokong aksi unjuk rasa, sehingga aksi ini bisa terjadi dalam skala nasional dengan serentak," ucap Fikri.

Baca juga : Erupsi Lewotobi, Pemerintah Siapkan Relokasi Dan Hunian Sementara

Fikri lantas mendorong Pemerintah untuk mengaudit aliran dana yang masuk kepada kelompok masyarakat sipil yang getol mengkritisi kebijakan Pemerintah secara berlebihan.

Pertama, mendesak Menteri Keuangan mengaudit dan menyetop aliran bantuan asing untuk NGO/LSM yang menciptakan kegaduhan dan merintangi kinerja Pemerintah.

“Kedua, meminta Menteri Hukum untuk mencabut legalitas LSM/NGO berafiliasi asing dan menciptakan kegaduhan di Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan pernah menyampaikan akan mengaudit Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia.

Baca juga : Dorong Investasi, Pemerintah Siapkan Rp3,85 Triliun untuk Infrastruktur KEK

Hal itu Luhut sampaikan saat masih menjabat Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves).

Luhut bilang, audit perlu dilakukan untuk mengetahui aliran dana yang didapatkan oleh berbagai LSM yang ada di Indonesia. Luhut curiga ada campur tangan asing melalui LSM di Indonesia.

"Itu sebabnya saya mau audit semua LSM-LSM yang mendapat (dana) dari mana," ucap Luhut di Ruang Sidang Utama, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/6/2023).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.